Dejurnal.com, Garut – Belum lama ini tersiar kabar Tim Siber Pungli Polda Jabar datang ke Kabupaten Garut terkaitan dengan Program BPNT di Kabupaten Garut yang sempat diangkat oleh beberapa media. Salah satunya di Kecamatan Kadungora, diduga terkait masalah, Kartu BPNT, mesin EDC, agen dan suplier dimana melibatkan salah satu oknum Kepala Desa berinisial HR dalam pengkondisian dan penunjukan supplier dan agen BNI di sembilan desa secara terang-terangan, selain mengkondisikan suplier penyedia beras. Oknum Kades tersebut juga menjadi salah satu suplier barang berupa buah buahan, telur dan daging.
Akibat ulah HR tersebut akhirnya secara persaingan usaha jadi tidak sehat dan banyak pengusaha lokal yang berada di Kecamatan Kadungora tidak bisa memasok barang ke sembilan desa yang ada di Kecamatan Kadungora, diantaranya Desa Harumansari, Desa Cikembulan, Desa Neglasari, Desa Tanggulun, Desa Hegarsari, Desa Talagasari, Desa Rancasalak, Desa Cisaat dan Desa Karangmulya.
Padahal secara aturan Pedum BPNT telah mengatur dengan jelas tentang Agen dan Suplier, dimana Agen diberikan kebebasan dalam menentukan Suplier dan Kades tidak diperbolehkan ikut mengondisikan apapun.
Salah satu suplier yang sudah menjadi mitra Bulog dan menyalurkan bahan pokok BPNT di sembilan desa ketika ditemui dejurnal.com untuk dikonfirmasi sedang tidak ada di tempat.
Sementara Kepala Desa Kades Cangkuang Kecamatan Leles menanggapi kalau hal itu hanya persaingan bisnis saja, sebenarnya siapapun berhak melakukan usaha, karena kepala desa bukan ASN, terkait masalah agen memang benar punya hak menentukan kesiapa Suplier yang ditunjuknya.
“Kenapa Suplier itu ditunjuk dan dipercaya karena bisa menjaga komitmen ketersediaan barang /bahan pokok pangan BPNT dan kualitas serta Suplier tersebut Mitra Bulog dan itu tidak mudah menjadi Suplier,” tuturnya.
Kades Cangkuang melanjutkan, kenapa pihaknya sebagai Kepala Desa dan Agen menunjuk dan meminta As-Syhifa sebagai Suplier di Desa Cangkuang karena selain terbukti sebagai Suplier di Sembilan Kecamatan di Kab. Garut, juga Mitra Bulog, juga Ketersedian Bahan Pokok Pangan BPNT tidak pernah mengecewakan masyarakat.
Berkaitan hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi III Fraksi Gerindra Asep Mulyana mengatakan, biarpun masalah BPNT ada di Komisi lain, namun dikarenakan ada kaitan juga peranan Komisi III, pihaknya selaku Anggota DPRD akan membahas secara internal, bahkan membawa kepada unsur pimpinan dan mendesak peranan Pemda Kab. Garut, Sekda, Assda, SKPD terkait Dinsos, Indag, Pertanian, Inspektorat, Pemdes, DiskopUmkm, DKP, Disnakanla, Adkesra Setda, BNI, TKSK, Bulog, Suplier, Agen, dan Satgas Pangan untuk melakukan Evaluasi ulang.
“Sejauh apa Peran Pemda Kab. Garut dalam hal Program BPNT kenapa bisa jadi carut marut jangan sampai akhirnya nama baik Garut jelek dan Masyarakat Garut terus jadi korban dimanfaatkan oknum Program BPNT,” Jelasnya kepada dejurnal.com, Senin (10/2/2020).
Padahal, lanjutnya, telah ada aturan yang mengikat terkait hak dan kewajiban serta larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3. dan Pasal 10 Serta Pasal 11. Dimana menurut Pasal 8 ayat 1 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kenapa ini di tabrak juga,” tandasnya.
Asep Mulyana mengaku dirinya sempat memantau langsung dalam hal penyaluran program BPNT dan sempat mempertanyakan kepada salah satu Agen dan Suplier BPNT, terkait bahan pokok beras, ini medium atau premium, jawabannya ini premium, lantas dia tahu dari mana medium atau premium, padahal yang bisa menentukan jenis beras medium atau premium harus melalui uji lab dan penguji itu harus memiliki sertifikat sebagai penguji yang dikeluarkan dan sudah terdaftar Negara tidak asal – asalan, diantara penguji itu yang sudah jelas lisensinya yaitu Sucofindo, Pan Asia, Bulog Ujastasma. Apalagi Program BPNT 2020 sekarang ada tambahan jenis sayur mayur, buah buahan harus higienis, barangkali ada racun insektisida arsenik, atau sejenis ini siapa pengujinya dan sejauh apa jaminan dilapangan bahwa produk tersebut aman layak di konsumsi.
“Lantas keterlibatan SKPD terkait perannya apa ? Maka jelas perlu adanya evaluasi kembali dan saya akan menyikapi hal tersebut, ini bisa dipidanakan,” Pungkasnya.***Yohaness