Dejurnal.com, Bandung – Ketua PWI Kabupaten Bandung H. Rahmat Sudarmadji mengatakan, di awal tahun 2020 ini kegiatan PWI cukup padat, di antaranya touring memberikan bantuan kepada korban banjir dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu).
Bulan April Kabupaten Bandung jadi tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Powarda), tanggal 5 Maret 2020 rencananya menggelar acara bincang PWI, menangkap isu-isu bank emok.
Hal tersebut dikatakan Rahmat Sudarmadji saat mengawali audensi DPRD Kabupaten Bandung dengan para wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ( IJTl) Kordinator Bandung. Audensi dilangsungkan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Komplek Pemda Soreang, Selasa (18/2/2020).
Audensi ini sebagai salah satu upaya makin mempererat jalinan silaturahmi dan hubungan sinergitas yang sudah berjalan baik antara DPRD Kabupaten Bandung dengan para insan pers/ wartawan dan jurnalis, baik media cetak, elektronik/ online.
Sejumlah wartawan dari PWI yang diketuai Rahmat Sudarmadji dan IJTI yang diketuai Rezytia Prasaja kemudian terlibat dalam diskusi dengan DPRD yang langsung dihadiri Ketuanya H. H.Sugianto,S.Ag.M.Si dan para Wakil Ketua, H.Wawan Ruswandi, S.Sos., H.Yayat Hidayat, SE dan Hen Hen Asep Suhendar, Ketua Komisi B Praniko Imam Sagita, Ketua Komisi D Maulana Fahmi dan juga Aep Dedi sebagai anggota yang mewakili Komisi A DPRD Kabupatenb Bandung.
Rahmat Sudarmadji melanjutkan, PWI di daerah diamanatankan oleh PWI pusat untuk memperhatikan 6 isu, di antaranya kekerasan terhadap anak dan lingkungan. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan PWI memiliki koperasi.
Hal ini disampaikan Rahmat agar ketua DPRD dan jajarannya dapat merespon untuk kemudian mendukung program yang dijalankan PWI.
Rezytia, Ketua IJTI mengungkapkan hal yang sama yang disampaikan Ketua PWI Kabupaten Bandung. Reji menambahka, IJTI mengadakan pelatihan tiap tahun dengan sasaran siswa tingkat SMA untuk tahu jurnalis sebagai upaya memerangi hoax.
Merespon apa yang disampaikan Ketua PWI dan IJTI, Ketua DPRD siap berkolaborasi dalam kegiatan sosial, tinggal bagaimana mengkomunikasikan dan teknisnya kemudian.
Sugianto juga menyampaikan, di awal tahun 2020 ini sedang menginventarisasi kerjasama dengan media. Tinggal bagaimana melakukan kerja samanya.
Terhadap program PWI yang akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, bincang mengenai bank emok dan Powarda, serta Uji Kompetensi Wartawn (UKW), DPRD merespon baik peningkatan SDM, meski pada prinsipnya DPRD memiliki tiga fungsi tapi kerjasama dengan eksekutif maupun yudikatif tetap bisa berjalan.
Tutut menambahkan H. Yatat Hidayat, yang dimaksud kolaborasi antara DPRD dengan PWI dan IJTI yaitu bertujuan sama yaitu untuk membangun Kabupaten Bandung.
Ia berharap kepada wartawan dalam membuat berita harus objektif. Kata Yayat, ia masih mendapatkan pemberitaan tanpa konfirmasi. Ada berita nyeleneh.
“Saya minta konfirmasi sebelum ditayangkan beritanya di media. Bukan masalah bisa ralat atau hak jawab, tapi jika beritanya sudah tayang opininya sudah tergiring,” terang Yayat.
Senada dengan Yayat, H. Wawan Ruswandi juga meminta agar berita yang tayang itu benar-benar objektif. Ia menambahkan kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bandung dengan PWI dan IJTI mengenai penyaluran bantuan sosial, DPRD juga memerlukan mitra.
Sedangkan Maulana Fahmi, mengaku sering bertemu di lapangan dengan wartawan dan sering dimintai komentar. Ketika melihat beritanya masih ada yang harus dievaluasi. Sering terjadi kesalahan yang ia sebut “salah ketik”. “Misalnya seharusnya Komisi A tapi disebut Komisi B,” kata Fahmi.
Sebagai anggota dewan, tambah Fahmi, ia dan rekan-rekan dalam melakukan kegiatan berkenaan dengan tupoksi punya tanggung jawab untuk diketahui oleh masyarakat. “Semua dewan punya hak untuk menyanpaikannya. Coba diakomodir. Contoh, di beberapa daerah seorang dewan diberi anggaran untuk dipublikasikan oleh media. Dewan perlu wartawan dan wartawan perlu berita sehingga ada simbiosis mutualis,” ujarnya.
Keuntungan bagi dewan dengan adanya wartawan, teramg Fahmi, ada yang memberi masukan bahan. Dirinya dapat informasi tentang pendidikan, pariwisata dan hal lainnya yang mungkin tidak tercover oleh dewan.
Sementara Heh Hen menyampaikan, dirinya merasa bangga dengan kegiatan sosial yang akan dilaksanakan oleh PWI. Ia pun mendukung forum diskusi untuk mengangkat permasalahan yang terjadi serta bagaimana mencari jalan keluarnya.
Sedangkan tentang adanya berita hoax, Hen Hen mengaku pihak dewan yang paling merasakan sakitnya dari berita hoax tersebut, sehingga ia sangat nendukung adanya peningkatan SDM bagi wartawan.
Hal senada dengan Hen Hen tentang perlunya peningkatan SDM diakui Praniko Imam Sagita. Wartawan yang dengan SDM baik, akan menghindari membuat atau menayangkan berita hoax.
Praniko pernah merasakan berita hoax. Berita tentang Umroh Gate sangat membuatnya tidak enak, karena isu bahwa umrah anggota dewan itu dari uang APBD. “Saya termasuk salah satu anggota dewan yang umroh. Iya pakai APBD, tetapi APBD yang sudah diubah jadi gajih saya. Saya umroh dengan keluarga pakai gajih saya itu,” kata Praniko berseloroh.
Niko juga memaparkan tentang UU Nomor 40. Menurutnya, UU tersebut tidak hanya melindungi wartawan, tetapi nara sumbernya juga. Ia menyayangkan kenyataannya di lapangan masih ada wartawan yang seolah masih belum mendapat perlindungan. Begitupun tentang berita hoax masih banyak terjadi. Praniko sangat menyayangkan berita hoax karena dapat membunuh karakter.
Ia berharap wartawan jangan jadikan media sebagai senjata untuk menjatuhkan pihak lain. DPRD bisa kerja sama dengan media tidak hanya hari ini, tetapi sampaikapanpun dengan berita yang seimbang.
Sementara Aep Dedi berpendapat, kolaborasi DPRD dengan media sangat ia harapkan berjalan dengan baik. Namun ada evaluasi yang ia sampaikan. Ketika ia pernah beberapa kali dimintai wawancara demgan wartawan, Aep Dedi mengaku sering menghindar. Hal itu dilakukan bukan berarti menghindar dari wartawannya, tapi dari tema pertanyaan yang disampaikan. Sebab menurutnya ada mekanisme di dalam tubuh Komisi.
“Kalau pemberitaan komisi itu ada mekanisme. Jika di komisi belum diputuskan itu yang berhak menjawab ketua. Kalau masalah pribadi sebagai anggota dewan tidak masalah. Supaya nyambung tidak ada gesekan. Mohon maaf bukan menghindar. Kalau semua sudah diputuskan komisi, mau wawancara beberapa jam juga siap,” kata Aep.
Di akhir acara, Ketua PWI menyampaikan bahwa di Kabupaten Bandung terdapat lebih dari 6 ribu wartawan. Hanya kurang lebih 35 wartawan yang ada dalam pengawasan PWI. Selebihnya akan diseleksi alam. Mana wartawan yang hanya memanfatkan situasi dan mana wartawan yang benar-benar profesiaonal sehingga ingin selalu meningkatkan kemampuan, menjadi wartawan yang baik. ***
Reporter : Sopandi
Editor : Lili Guntur