Dejurnal.com, Kab Sukabumi – Salah satu kepala desa di Kabupaten Sukabumi yang saat itu ikut terlihat di satu tayangan video berdurasi kurang lebih 4 s/d 5 menit yang berisi tentang penolakan bansos dan kini jadi salah satu trending topik di media sosial.
Kepala Desa Sukatani ParakansKades. U Suryana SE, menuturkan momen ketika semua kepala desa merilis video berdurasi pendek itu.
“Saya paham jika masyarakat yang melihat dan mendengar video tersebut tentu akan gagal paham atau dalah menapsirkan dari kontek isi yang sebenarnya,” ungkapnya, Rabu (29/4/2020).
U Suryana, SE menuturkan, menurut kacamata pribadinya sendiri selaku kepala desa menyadari bahwa hal itu akan menimbulkan pro-kontra dengan masyarakat dan menjadi kegaduhan di kalangan masyarakat tingkat bawah dan Apdesi sendiri sedang memperjuangkan keadilan bagi warga kami yang terdampak Covid-19.
“Kami nilai telah terjadi kekeliruan data yang berasal dari gubernur, untuk lebih jelasnya
Kami bukan menolak bantuan sosial tersebut,” tandasnya.
Yang kami tolak, lanjutnya, adalah bahwa data yang dipakai oleh Gubernur diduga data tahun sebelumnya, sedangkan semua desa saat itu di minta mendata ulang setelah data itu kami serahkan malah data yang kami kirim masih ada di tingkat kabupaten sementara data bantuan dari propinsi lebih awal datangnya melalui pos.
“Lah kenapa ada instruksi untuk mendata ulang sementara data tersebut tidak di pakainya kan aneh,” herannya.
Kades menuturkan, terkadang kami menilai pemerintah propinsi seakan akan menyimpan bom waktu bagi kami, seharusnya data yang dipakai ini adalah data yang telah kami validasi di waktu sekarang.
“Sejujurnya kami sampaikan jika merujuk kepada data propinsi itu banyak juga orang yang sudah almarhum mendapatkan bantuan atau bantuan doble, hal itu terjadi karena tidak melibatkan desa,” tuturnya.
Bahkan tadi Ibu Teja Kepala Dinsos Kabupaten pun menyatakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi pun tidak dilibatkan oleh Dinsos Provinsi. Nyatanya bantuan yang sudah ada di kantor pos tersebut, banyak yang tumpang tindih. Banyak warga yang PKH dapat, BPNT dapat, bansos gubernur pun dapat.
“Nah ini lah yang meminta kami agar bansos gubernur diperbaiki dulu datanya agar jangan terjadi tumpang tindih. Karena kalau ini dipaksakan maka akan terjadi kekacauan data dan kalau kami diam, maka kami lah yang akan dipersalahkan juga,” tegas Kades.
Berkaitan dengan itu, imbuhnya, kami sepakat membuat video dengan tujuan bukan untuk menolak bantuannya, tapi lebih ke arah memperbaiki syestemnya.
“Saya tegaskan, kami para kepala desa bukan menolak bansos, namun sistem dan datanya yang harus diperbaharui,” pungkasnya.***Aldy /Budi/Dika.