Dejurnal.com, Garut – Hampir serempak di setiap desa melakukan Musyawarah Desa (musdes) hal yang sama, singkoronisasi data inilah salah satu faktor menghambat penyaluran BLT di setiap Desa.
Sejak Pandemi Covid -19, memberikan adanya ketransfaransian publik dan rasa solidaritas antar sesama mahluk sosisal bahkan tidak sedikit akhirnya Kepala Desa turun langsung kelapangan untuk mengetahui dan membagikan BLT 2020 di Desanya bersama pengurus RT/RW Pemdaming Desa, diharap penyaluran langsung dapat diterima oleh para penerima mafaat.
Kab. Garut yang berpenduduk sekitar 2,7 juta jiwa terbagi 42 Kecamatan dengan terdiri 421 Desa dan 21 Kelurahan ini hampir tiap tahunnya angka kemiskinan tidak menurun. Sejak adanya Pandemi Covid -19, angka kemiskinan di Kab. Garut malah bertambah berdasarkan data hampir 500.000 Jiwa 1/4 Warga Kab. Garut tercatat miskin, bahkan sejak Covid ada istilah baru Miskin Baru / Kaya Miskin hampir 2 Kali lipat warga miskin.
Lantas Kab. Garut yang memiliki Visi Misi Garut Beriman Taqwa dan Sejahtera dimana letaknya, Bagaimana pula Program Lapadruhama Dinsos Kab. Garut yang di Cetus oleh Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskina (TP2K) Kab. Garut sudah berhasil, dengan adanya kasus Pandemi Covid -19, tampak bobrok kinerja Pemda Kab. Garut, bahkan begitu jelas namapak adanya pemalsuan dokumen negara terkait warga yang dapat bantuan baik PKH BPNT KIP KIS pasalnya sejak ada pendata ulang / validasi warga calon penerima hak BLT dengan adanya penyemprotan segel warga yang tidak layak dengan rata – rata 1/2 dari data penerima sebelumnya, kemana selama ini Inspektorat selaku APIP.
Terkait hal tersebut semestinya setiap tahun dengan berbagai bantuan dan sitmulan yang ada angka kemiskinan harusnya menurun, apakah ini kesalahan regulasi yang tidak tepat guna lantas kenapa diam selama ini atau memang benar adanya unsur dugaan pemalsuan data miskin warga Kab. Garut. ***Yohaness