Sabtu, 18 Mei 2024
BerandadeNewsWarga Dungusiku Leuwigoong Geruduk Kantor Desa Dipicu Polemik Bansos Gotong Royong

Warga Dungusiku Leuwigoong Geruduk Kantor Desa Dipicu Polemik Bansos Gotong Royong

Dejurnal.com, Garut – Adanya warga Desa Dungusiku Kecamatan Leuwigoong menggeruduk kantor Desa serta menimbulkan adanya insiden penganiayaan awalnya disebabkan adanya polemik penetrasi bantuan sosial gotong royong.

Hal itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Dungusiku berinial E yang secara langsung ada di lokasi karena pihaknya memang salah satu warga masyarakat yang ikut mempertanyakan terkait bansos gotong royong senilai Rp 10 juta per RW yang difasilitasi BPD.

“Bansos gotong royong yang dikelola desa diterima warga berupa 4 kg beras dan 4 buah mie instan,” ungkapnya.

Itupun, lanjut E kualitas berasnya buruk sementara informasi yang beredar harga beli berasnya kualitas bagus.

“Istilahnya, katanya harga beras Rp 12.000 per kilo tapi beras yang diterima warga jauh sekali kualitasnya,” tandasnya.

Lanjut E, informasi bahwa itu dibagi rata kepada seluruh warga Dungusiku namun faktanya masih banyak warga yang belum kebagian sehingga kemudian warga mempertanyakan kepada RW nya masing-masing.

“Kualitas bansos dan warga yang belum kebagian, dua hal itulah yang menjadi bahan warga masyarakat ingin mempertanyakan kepada pihak desa,” ungkapnya.

Pihak warga normatif dengan berkoordinasi dengan BPD dan BPD secara resmi mengakomodir serta mengagendakan pertemuan, namun hal itu tidak diterima oleh pihak pemerintah desa.

“Bahkan kemudian, terjadi insiden pemukulan kepada salah satu warga oleh orang yang diduga suruhan kepala desa,” ungkapnya.

E berharap persoalan Desa Dungusiku harus diusut tuntas karena permasalahan bukan kali ini saja dan kentara namun warga selama ini diam.

“Faktanya, ketika warga mempertanyakan dihadapinya dengan gaya premanisme,” pungkasnya.

Hal senada datang dari tokoh perempuan Dungusiku yang enggan disebut namanya, yang mengungkapkan bahwa bansos gotong royong dilaporkan oleh pemerintah desa sebanyak 1595 KK.

“Faktanya di lapangan hanya 1200, lah sisanya kemana?” ujarnya dengan nada tanya.

Kami, lanjutnya, sebuah hal yang wajar mempertanyakan hal itu kepada pemerintahan desa karena tidak ingin terjadi kecemburuan sosial di antara warga.

“Agenda hari ini, kita akan gelar musyawarah kembali di bale desa,” pungkasnya.

Terkait hal itu, Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Garut, Fahmi yang dihubungi via aplikasi perpesanan mengatakan bahwa pihaknya sudah mendatangi desa.

“Insyaalloh hari ini di mediasi,” ujarnya singkat.***Red

Anda bisa mengakses berita di Google News

Baca Juga

JANGAN LEWATKAN

TERPOPULER

TERKINI