Dejurnal.com, Karawang – Fraksi PDIP DPRD Karawang tetap konsisten tidak akan menarik dukungannya terhadap Hak Interpelasi namun bila Fraksi lain atau anggota DPRD mundur dan menarik diri alias tidak mendukung hak interpelasi hingga gagal digelarpun tidak masalah.
“Namun partai berlambang banteng moncong putih tetap konsisten mengikuti aturan dan tatib yang telah disepapakati “Kata Ketua Fraksi PDIP Nalatala Sumaeda didampingi Ketua PDIP Pipik Taufik Ismail usai rapat dengar pendapat ( RDP) dengan TAPD Selasa malam di halaman gedung DPRD (9/6/2020).
Menurut Natala hingga malam ini ( selasa, red) 24 anggota yang menandatangani hak interpelasi belum mencabut dukungannya.
“Besok atau lusa saya juga ga tau apa masih konsisten apa mencabut tanda tangannya itu kan hak anggota dewan Jadi kami PDIP tidak bisa mencegahnya, dalam RDP yang digelar dengan TAPD banggar DPRD sudah mendengarkan laporan penggunaan dana Covid 19 yang sebelumnya di recofusing sebesar Rp 168 miliar baru digunakan sebesar Rp 51 miliar sedangkan sisanya Rp 117 miliar masih belum terpakai,” Ujarnya.
Dikatakannya, setelah banggar DPRD RDP dengan TAPD kemungkinan bakal di lanjutkan ke bamus setelah tahapan selanjutnya apabila memenuhi syarat Hak interpelasu akan berlanjut ka paripurna bila memenuhi kuorum, namun apabila anggota DPRD.yang mendukung mencabut atau mundur sehingga tidak memenuhi syarat kemungkinan hak interpelasi akan gagal digulirkan namun PDIP akan tetap konsisten tidak akan masuk angin atau mundur dari dukungan.
“Kami PDIP tetap konsisten kendati hak interpelasi gagal digelar minimal sudah melaksanakan apa yang diamanatkan masyarakat konsetuen dalam tugas dan pungsi legislatip budgeting, controling dan legislasi yang didalamnya termasuk Hak interpelasi.
“Kita tunggu saja mudah-mudahan 24 anggota DPRD yang telah menandatangani dan sepakat akan melakukan hak interpelasi tidak mundur,” Jelas Natala.
Ketua KMG Imron Rosadi menjelaskan 24 anggota DPRD yang telah menandatangani hak interpelasi bakal menemui jalan buntu apabila anggota dewan tidak komitmen dan mencabut dukungannya atau tidak hadir pada saat rapat bamus hal itu bakal terjadi apalagi beda fraksi itu sangat rentan masuk angin pada ahirnya hanya terdengar gaungnya saja namun faktanya tidak mendung Hak interpelasi.
“Namun politik itu dinamis dan syah saja bila terjadi seperti itu karena hak masing masing anggota dewan, kita tunggu saja di bamus yang 24 anggota dewan konsisten atau tidak,” jelasnya.
Ia juga menambahkan penggunaan dana Covid 19 sebesar Rp 168 miliar yang bersumber dari dana APBD yang hakekatnya uang rakyat harus dikawal semua elemen dan harus transparan di buka ke publik.
“Jangan sampai ada penyelewengan kita harus semangati DPRD agal hak interpelasi berjalan dengan baik dan dilanjutkan ke hak angket,” Pungkas Imron.***RiF