Dejurnal.com, Garut – Salah satu aktifis dan juga Wakil Ketua Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) Kabupaten Garut, Y Sitorus menyikapi kasus tanah Puskesmas Cilawu yang diduga berdiri di atas tanah bukan milik Pemda Kabupaten Garut sudah puluhan tahun.
“Sangat disayangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, sebagai pengelola wp-content/uploads Pemda Garut baik Kepala Dinas, Sekretaris selaku PPID SKPD, Kabid Yankes, sejak tanggal 17 Agustus 2020 ketika dihubungi sampai saat ini tidak ada jawaban, ini menujukan begitu jelas Dinkes tidak koperatif, Profesional, Akuntabel dan Transfaran, ada apa ini?” ujarnya.
Y. Sitorus menegaskan, apapun alasannya nanti yang akan disampaikan oleh Pemda Kabupaten Garut, oleh Dinkes ini jelas patut diduga telah memenuhi adanya kelalaian dan adanya unsur kesengajaan pasalnya Puskesmas yang sudah berdiri sejak tahun 80-an sampai saat ini.
“Walau sempat dikatakan Kabid Asset BPKAD, Camat Cilawu, Kapus ada surat hibah, faktanya tidak ada secuil bukti surat kepemilikan hak atas bidang tanah secara otentik,” Tegasnya.
Padahal, lanjut Sitorus, setiap tahun selalu menjadi pembahasan RAPBD, Proyeksi Kegiatan dan Evaluasi terkait Tata Kelola Asset, Penggunaan Anggaran Daerah, Barang dan Jasa, ini menujukan tumpulnya Pengawasan Internal Inspektorat baik NHP, LHP dan sampai LPJ Bupati Garut yang di bahas bersama dalam Rapat kerja, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, begitupun audit dari BPK RI.
“Akibat kelalaian dan adanya unsur kesengajaan oleh SKPD terkait Dinas Kesehatan yang melaporkan kepada pencatat Bidang Asset BPKAD bahwa berdasar laporanya Asset tersebut diperoleh secara hibah dan jual beli dengan para pihak, padahal secuil kertas secara otentik tidak ada dan bisa membuktikannya, ini jelas menunjukan bahwa selain ada unsur kesengajaan, kelalaian, juga diduga adanya pemalsuan dokumen negara. Inilah yang menjadi dasar sehingga tidak terkoreksi bahwa Tanah Puskesmas Cilawu tersebut seolah – olah diyakini sudah menjadi Milik Asset Pemda Kabupaten Garut,” paparnya.
Menurut Sitorus, sudah begitu tegas jelas berdasarkan ketentuan dan peraturan, Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kesanggupan semua PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangannya yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan dan/atau terkait Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin PP Nomor 53 Tahun 2010 yang di tetapkan 6 Juni 2010 yang terdiri 7 Bab dan 51 Pasal, begitu juga berdasarkan PP NO.11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, PP NO 6 Tahun 1974, PP NO. 30 Tahun 1980, PP NO. 53 Tahun 2010, UU Nomor 12 Tahun 2006, UU Nomor 31 Tahun 1999, KHUP Pasal 263, Pasal 264 ayat 1 Angka 1 KHUP, Pasal 35 Angka 1 – 4 KHUP Putusan MA Nomor 71 PK/Pid /2005. Peraturan Kepala BKN NO. 21 Tahun 2010.
“Untuk hal tersebut PNS berkewajiban memahami dan mentaati, sehingga dapat mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik ( Good Govermance ) yang dituntut setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Pemerintah, Disiplin, Jujur, Adil, Transparan, dan akuntabel didalam melaksanakan tugasnya, lantas buat aturan dibuat,” Tegasnya.
Sitorus mengatakan lebih lanjut bahwa sudah terang benderang adanya unsur kelalaian dan pembiaran yang disengaja terkait wp-content/uploads yang selama ini di klaim milik pemda, itu boleh saja terhadap bangunan, namun urusan tanah ini jelas adanya unsur pidana, lantas kenapa tidak ada sanksi kepada para pelaku, padahal peraturan tersebut begitu tegas baik pedoman dan petunjuk bagi Pejabat untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin, intinya disini jelas ada hak seseorang dalam hal ahli waris sebagai warga negara telah hilang, dan Pemda Garut telah melakukan mal admistrasi serta diduga pemalsuan dokumen negara dan patut diduga adanya kerugian negara atas tanah tersebut seolah sudah ada hibah dan jual beli?, Maka Pemda Garut baik Bupati, Wakil Bupati, Sekda , Asda, SKPD Dinkes BPKAD, BAPPEDA, Inspektorat, DPRD dan siapapun yang terlibat didalamnya maka harus bisa mempertanggung jawabkan atas apa yang terjadi okupasi ( Merampas Hak dan Menduduki Tanah Sesorang Tanpa Dasar Kepemilikan Yang Sah) selama 32 tahun tanpa ganti rugi, atau Hak Pengganti dan atau sejenisnya, ini jelas tidak dibenarkan dan secara aturan telah menyalahi apalagi adanya unsur kesengajaan.
“Walau berdasarkan informasi yang masuk ke saya hari ini Kamis (27/08/2020) telah terjadi musyawarah, akan tetapi ini tidak bisa menghapus perlakuan hukum yang sudah terjadi, ini jelas telah memenuhi unsur pidana sebagai mana diatur dan menurut presfektif hukum secara gamblang dijelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001,” Pungkasnya.***Red/Yo