Dejurnal.com, Cianjur – Badan Lingkungan Hidup Cianjur (BLHD) menyebutkan adanya kelalaian pihak mal yang tidak membangun sumur bor sehingga berdampak kepada sumur milik warga kekeringan.Sedikitnya 60 kepala keluarga mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih guna kebutuhan sehari-hari.
Menurut Kasi Penegakan Hukum dan Sengketa Lingkungan BLHD Cianjur, Didin Solihin menyebutkan adanya ke sanggupan membuat sumur bor dalam dokumen kegiatan lingkungan yang dibuat oleh PT. Jakarta Intiland (PTJI). Sumur tersebut memiliki kedalaman hingga ratusan meter yang mana harus terlebih dahulu mengajukan izin resmi ke Pemprov melalui rekomendasi instansi ESDM.”Dokumen UKL/UPL itukan dibuat oleh konsultan yang sudah melalui proses pengkajian mendalam. Disitu disebutkan mau membangun sumur bor tapi kenyataan
di lapangan tidak dibikin sehingga mengakibatkan 60 KK mengalami kekeringan, ” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menambahkan jika instansinya sudah meminta keterangan dari PTJI terkait dengan adanya pengaduan masyarakat tentang kekeringan. Namun sejauh ini belum ada realisasinya sehingga berpotensi terjadinya Pelanggaran jika tidak dikerjakan oleh Pemilik mal.
“Ada dua orang yang mewakili perusahaan datang kesini termasuk konsultannya, karena itukan sudah dibuat komitmen lingkungannya kalau tidak dilaksanakan jelas itu pelanggaran. Mestinya sudah dinyatakan itu maka harus dilaksanakan dulu jangan sampai menunggu terjadi kerusakan lingkungan,” tandasnya.
Perwakilan PTJI, Gozali tidak menjawab secara tegas terkait tidak dibangun sumur bor lantaran proses pembangunan belum selesai. Selain itu pun kebutuhan akan air tidak terlampau besar sehingga tidak terpikirkan akan terjadi sumur warga yang mengalami kekeringan.
Dia menyebut selama ini sudah menyampaikan kepada pemilik mal ketika berurusan dengan masyarakat maupun instansi lainnya.Namun terkait alasan belum dibuat sumur bor sebelumnya memilih enggan menjabarkan lebih jauh.
“Sekarang ini sedang diurus izinnya untuk pembuatan sumur dalam (bor) namun belum tau kapan beresnya. Sambil menunggu kita buatkan dulu satu sumur artesis kedalaman 35 meter, di belakang untuk memenuhi keperluan warga, “bebernya.
Ia memastikan belum tentu menyediakan tambahan sumur artesis kendati mendapatkan protes masyarakat. Lantaran tidak ada ketentuan yang mengharuskan.
“Kalau sekarang inikan sudah ada aturan dibuat sumur bor sehingga kita buatkan sesuai arahan instansi.
Kita tidak sedang mempersulit keinginan warga karena inikan sekarang sedang diuruskan izinnya, dalihnya.Tokoh masyarakat setempat, H. Asep (60) mengaku sudah dari awal menyarankan agar dibuat sumur bor. Apalagi sekarang terungkap adanya kesanggupan dari perusahaan untuk membuat sumur bor dalam dokumen lingkungan.”Malah kita baru tahu dari Media kalau perusahaan harus buat sumur bor karena dari Kades Sindanglaya maupun Camat Cipanas tidak disampaikan tentang ini. Sudah jelas kan masalahnya sumur bor penting untuk antisipasi kekeringan maka kalau tidak dibuat akan terjadi sumur warga jadi kering seperti saat ini,”imbuhnya.
Ia menambahkan agar persoalan ini tidak berlarut larut dengan cara mencari kambing hitam. Namun seyogyanya kebutuhan warga akan ketersediaan air yang layak di konsumsi ini segera teratasi.
“Kita mendesak asalnya ada air harus kembali lagi ada karena sumur yang sekarang disediakan PTJI tidak layak dikonsumsi. Jangan lagi berputar putar alasannya sekarang ini mana realisasinya, selama belum ada sumur bor lalu apa antisipasinya semua ini kan harus jelas,”tegasnya yang di iyakan warga lainnya.
Terpisah, Kades Sindanglaya, Nyanyang Kurnia beralasan jika dirinya baru mengetahui ihwal kesanggupan persoalan membuat sumur bor. Baik dari pihak Kecamatan Cipanas maupun instansi lainnya tidak pernah ada pemberitahuan sama sekali akan hal ini.
“Saya baru tahu ada seperti itu dalam dokumennya kalau perusahaan harus buat sumur bor. Jadi saya tegaskan kalau kebutuhan warga saat ini sedikitnya 10 titik sumur artesis didalam lingkungan mal,tapi aneh malah dibuat satu saja itu pun di tanah warga,”paparnya.***Rikky Yusup