dejurnal.com, Garut – Sejumlah warga Desa Purbayani Kecamatan Caringin gerudug dan memblokade PT. Alba Utama Indonesia yang beroperasi dan terletak di Kp. Yani Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. Pasalnya, warga yang bekerja di perusahaan tersebut merasa dirugikan karena upahnya belum juga dibayarkan dan selalu digantung tiap bulan.
Dalah satu warga yang ikut melakukan pemblokadean memberikan keterangan terkait aksi pengambilalihan lahan pabrik venner ini.
“Ini adalah teguran awal kami dari warga terhadap pihak managemen perusahaan tersebut, karena kami merasa dirugikan,” tutur warga yang enggan di sebutkan namanya kepada dejurnal.com, Sabtu (29/08/2020).
Hal senada datang dari salah seorang karyawan perusahaan yang menuturkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan yang lain tatkala memohon upah kerja agar dibayar penuh kepada pihak perusahaan, dalam hal tersebut pihak managemen terkesan dingin apabila diminta gajinya dibayar untuk dibayar penuh, tanpa terus digantung tiap bulan.
Ironisnya, aksi yang dilakukan warga ternyata belum mendapat tanggapan, beberapa pihak terkait termasuk perusahaan belum melakukan langkah-langkah kongkrit demi menindaklanjuti aspirasi masyarakat dilingkungan setempat.
Koordinator lapangan peserta aksi, Moch Dadi Ali menjelaskan bahwa aksi ini sebuah bentuk kekecewaan dari warga setempat yang ikut bekerja di perusahaan PT. Alba Utama Indonesia kepada manajemen.
“Ini kekecewaan segenap warga yang meluapkan kekesalannya dengan menggunakan sejumlah bambu dalam melakukan aksi pengambilalihan lahan pabrik tersebut, kita mesti cerdas mencermati peristiwa ini, apalagi pihak manager perusahaan terkesan tidak cepat tanggap merespon keinginan warga,” tuturnya.
Sejatinya, pabrik venner yang awalnya didamba warga karena diprediksi akan mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan masyarakat setempat, kini malah didakwa oleh warga pula.
“Tata kelola perusahaan yang carut marut bisa berakhir kemelut,” pungkasnya.
Ketika berita ini ditayangkan, aksi warga masih sedang berlangsung, pihak perusahaan dan pihak pemerintahan desa belum bisa ada yang bisa dimintai tanggapan terkait aksi ini.***Adbur