Dejurnal.com, Bandung – Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bandung H. Ihsan mengatakan, bila merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2017 sebuah daerah berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik, salah satunya dilihat dari indikator pelayanan publik, penataan pemerintahan dan daya saing antar daerah.
“Hal itu juga sudah tercantum dalam RPJMD. Kita lihat dari indeks pembangunan manusianya. Sebab, hal itu juga sama jadi ukuran perubahan. Ukuran perubahan itu ada dua hal yang terukur (tangible) dan yang tidak terukur (in tangible),” kata Ihsan saat dihubungi, Selasa (27/10/2020).
Ihsan menjelaskan, indikator itu boleh diuraikan melalui visi pemerintahan. Karena itu urusannya dengan good goverment. “Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Misalnya, menurunnya jumlah penyimpangan jumlah administrasi maupun non administrasi di sistem pemerintahan. Dan kita lihat juga memang makin kesini kan, kasus administrasi semakin menurun,” jelas ihsan, selain itu, kata Ihsan, adalah tata kelola keuangan APBD.
“Alhamdulillah Kabupaten Bandung beberapa kali mendapatkan opini WTP dari BPK. Hal itu menunjukan Kabupaten Bandung sudah berubah, roda pemerintahannya berjalan secara profesional. Sebab, penggunaan anggarannya baik secara efektivitas dan efisiensi. Sehingga, tidak ada temuan kasus yang terindikasi korupsi,” tuturnya.
Dia menegaskan, 10 tahun masa kepemimpinan Dadang M Naser, banyak sektor yang berubah. “Misalnya, dilihat dari indek korupsi daerah yang dikeluarkan KPK. Kabupaten Bandung bagus, indeks korupsinya rendah bagus artinya tingkat korupsinya rendah,” ucapnya.
Ihsan menjelaskan, selama ini, Kabupaten Bandung punya roadmap reformasi birokrasi yang baik. Salah satu adanya LPSE, yang dulu tender dilakukan tertutup, sekarang prosesnya terbuka.
“Itu suatu area perubahan yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Dibawah pimpinan beliau, peran pemerintah dalam mengelola pemerintahan cukup baik. Mulai dari pelayanan publik dari semua sektor,” akunya.
Ihsan menegaskan, banyak sektor yang berubah saat Kabupaten Bandung dibawah pimpinan Dadang M Naser.
“Pelayanan publik mulai sektor kesehatan, pendidikan, insfrastruktur dan ekonominya dinilai cukup berubah dengan baik. Hal itu dilihat dari tiga komponen diantaranya daya beli, angka harapan hidup dan rata rata lama sekolah sesuai dengan Indek pembangunan manusia (IPM),” tegasnya.
Ihsan menambahan, hasil analisis dan melihat potret kerja pemerintah Kabupaten Bandung. Ia dengan tegas mengatakan, banyak perubahan di segala sektor. Sehingga, siapapun pimpinan selanjutnya akan berbasiskan baseline yaitu kondisi aktual.
“Kalau sudah baik seperti ini akan berubah kemana lagi? apakah bertahan atau tidak. Bila kita kaitkan dengan kontestasi Politik saat ini dan melihat dari pigur tiga paslon bupati dan wakil Bupati Bandung periode 2021-2026. kalau saya objektif menilai, siapa yang memiliki peluang untuk melanjutkan arah pembangunan dan bisa merefleksi kebijakan lama dengan inovasi baru adalah Paslon NU Pasti Sabilulungan,” Tegasnya.
Sementara dilokasi berbeda mantan Bupati Bandung periode 2000-2010 Obar Sobarna mengakui bahwa Kabupaten Bandung banyak perubahan dimasa kepemimpinan Dadang M Naser.Menurutnya, banyak prestasi yang ditorehkan. Di bawah kepemimpinan Bupati saat ini, pemerintah Kabupaten Bandung sukses mengembangkan berbagai pembangunan.
“Contohnya pembangunan stadion si Jalak Harupat adalah ikon Kabupaten Bandung. Dulu stasion kebanggan warga kabupaten Bandung itu hanya bertaraf nasional. Kini meningkat menjadi bertaraf internasional. Dengan adanya hal tersebut, kesukses tersebut harus dilanjutkan,” pungkasnya.***di
