Dejurnal.com, Purwakarta – Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar keuangan daerah tidak terlalu terganggu secara signifikan.
Salah satu langkah diambil, yakni dengan melakukan efisiensi belanja barang jasa dan belanja modal. Hal ini, juga merujuk pada SKB yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melakukan efesiensi.
Seperti di Kabupaten Purwakarta, sejauh ini ada beberapa instansi yang lebih banyak melakukan proses belanja barang jasa dan modal. Sebut saja di antaranya, Dinas PU, Binamarga dan Pengairan (DPUBMP). Namun, dengan adanya pandemi, Dinas terkait terpaksa harus turut melakukan rasionalisasi anggaran yang sebelumnya terencana. Meski demikian tak urung Dinas tersebut dapat menyelesaikan pembangunan 10 titik jalan di sejumlah wilayah dengan total panjang sekitar 10 KM, sejumlah sistem irigasi dan 1 jembatan. Dalam hal ini, Dinasnya juga melibatkan TNI dalam pembangunan sejumlah ruas jalan dengan program Karya Bakti TNI.
Kepala DPUBMP Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia mengakui hal itu. Sebenarnya, kata dia, di 2020 ini jajarannya telah merencanakan 17 program dan 177 kegiatan yang menyangkut penataan infrastruktur. Hanya saja, karena terjadi pandemi Covid-19, terpaksa banyak program yang sudah terencana itu harus dipending pengerjaannya.
“Sebelum terjadi pandemi, alokasi anggaran yang kita usulkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut disepakati Rp 132 miliar. Itupun, bukan hanya bersumber dari APBD Kabupaten saja. Melainkan, akumulasi dari bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Ryan, Kamis (3/12/2020).
Namun, lanjut dia, karena terjadi wabah dengan terpaksa Dinasnya harus turut merealokasi anggaran yang sebelumnya terencana itu. Sehingga, setelah anggarannya direalokasikan ini, hasilnya hanya tinggal menyisakan 8 persen dari total anggaran yang sebelumnya terencana itu.
“Dengan nilai anggaran sebesar itu, jelas kami tak bisa berbuat banyak. Sehingga sangat wajar, jika di tahun ini banyak pembangunan infrastruktur yang terpaksa harus dipending pengerjaannya. Karena, anggaran yang ada hanya cukup untuk pemeliharaan saja,” jelas dia.
Namun ada secercah harapan di APBD perubahan ini. Hal mana, Dinasnya mendapat anggaran Rp 12 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran daerah sebesar itu, dia maksimalkan untuk kegiatan peningkatan jalan, termasuk membangun jembatan sementara pengganti jembatan bodem yang ambruk beberapa waktu lalu.
“Tapi, kami bersyukur di tahun ini masih bisa melakukan pembangunan. Meskipun anggarannya kecil, tetap kita maksimalkan untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Ryan pun merinci terkait penggunaan alokasi anggaran Rp 12 miliar yang bersumber dari APBD kabupaten itu. Di antaranya, untuk kebutuhan peningkatan beberapa titik jalur Kabupaten, termasuk membangun jembatan sementara. Untuk jalur yang ditingkatkan ini, di antaranya jalur Cikopo-Cilandak, Cibungur-Dangdeur, Margasari-Cikolotok dan jalur alternative Cipinang-Cikadu.
“Kalau diakumulasikan, di 2020 ini kami maksimalkan anggaran untuk perbaikan 10 titik jalur yang dibenahi. Kalau ditotalkan panjangnya sekitar 10 kilometer. Kemudian, perbaikan pembangunan dua jembatan,” ujarnya.
Selain peningkatan jalan dengan alokasi dari APBD, jajarannya juga saat ini sedang melakukan peningkatan saluran irigasi untuk areal pesawahan. Adapun sumber anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi ini, yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selama ini di wilayahnya terdapat 64 Daerah Irigasi (DI). Adapun 64 DI yang terdiri dari irigasi tersier yang panjangnya mencapai 91.675 meter dan irigasi sekunder yang panjangnya mencapai 38.258 meter. Adapun cakupan lahan sawah yang teraliri saluran irigasi ini, mencapai 7.270 hektare. “Dari 64 DI ini, ada 8 DI yang sedang kondisinya sedang ditingkatkan. Kalau rusak sih engga, tapi lebih tepatnya peningkatan,” ujar Ryan.
Ryan mengklaim, peningkatan di 8 saluran irigasi ini rata-rata sudah lebih dari 55 persen-75 persen. Adapun sumber anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi ini, yakni dari dana alokasi khusus (DAK). Totalnya sekitar Rp 6,5 miliar.
Adapun ke 8 DI yang saat ini diperbaiki tersebut, Yadi merinci, yakni DI Citukang, Cilembang dan Nangewer (Kecamatan Darangdan), Cigandasoli (Plered), Garokgek (Kiarapedes), Cibodas (Sukatani), Citaraje (Pondoksalam), serta Cikembang (Jatiluhur). “Untuk 8 DI yang diperbaiki ini, jika ditotalkan panjangnya mencapai 15.465 meter. Untuk cakupan luas lahan pesawahan yang teralirinya mencapai 981 hektare,” jelas dia.
Dia menambahkan, selain perbaikan saluran Dinasnya pun juga membangun mercu bendung di 3 dari 8 DI yang dipebaiki tersebut. Dengan mercu bendung ini, menurutnya, aliran air akan lebih terarah. “Tahun depan kita akan ajukan lagi untuk perbaikan. Apalagi, ini menjadi salah satu penunjang sektor pertanian. Karena, kami akui, sampai saat ini untuk saluran irigasi yang kondisinya sudah mantap itu masih kurang dari 50 persen,” demikian Ryan. ***budi
