Dejurnal.com, Karawang – Pembangunan dan rehab sekolah dasar yang dibiayai anggaran DAK 2020 saat ini muncul tagihan ganti rugi (TGR) hasil pemeriksaan BPK kerena banyak temuan yang diduga melanggar RAB sehingga panitia proyek pembangunan dan rehab sejumlah SD di wilayah Kabupaten Karawang harus mengembalikan uang negara ratusan juta rupiah.
“Pihak konsultan perencanaan dan pengawasan juga harus bertanggung jawab sehingga menjawab dugaan adanya kolusi antara pihak konsultan dengan panitia dan pejabat Disdik saat ini setelah muncul TGR,” tegas Ketua KMG Imron Rosadi.
Menurut Imron ada sekitar 12 kegiatan yang bersumber dari dana bantuan pemerintah (DAK) pusat meliputi 37 rehab SD, 2 rehab bangunan kantor sekolah, 4 unit rehab perpustakaan, 9 pembangunan sekolah baru (RKB) dan satu bangunan inklusip SLB dan 4 paket.
“Pengadaan buku sekolah dan 9 kegiatan media pembelajaran sekolah dan 12 sekokah untuk menopang kegiatan pendidikan jasmani dan olah raga dan kesehatan ( PJOK) seluruhnya mencapai 23 miliar, namun yang jadi temuan BPK hingga menimbulkan TGR diduga kuat akibat kurang piawainya konsultan dalam perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.
Dikatakannya, saat ini pihaknya berkeliling memantau sejumlah lokasi proyek DAK SD yang diduga bau kolusi karena hal ini bukan menjadi rahasia umum.
“Cek fisik bangunan itu sangatlah mudah tinggal hitung harga material dan kualitasnya lalu sesuaikan dengan RAB termasuk pemetaan fisik agar kucuran dana DAK pusat tidak tumpang tindih dengan APBD Karawang 2020 kita tidak menghendaki adanya tumpang tindih anggaran,” pungkas Imron.
Ditempat terpisah, Kasubag Keuangan Disdikpora Dalip kepada dejurnal.com membenarkan adanya TGR dalam pembangunan proyek DAK SD tahun 2020.
“Nilai pengembaliannya bervariasi ada yang Rp 9 juta, Rp 10 juta hingga Rp 20 juta, kalau di hitung seluruhnya seratus juta lebih dan harus dikembalikan ke kas negara oleh panitia pembangunan proyek dan konsultan juga harus bertanggung jawab,” ujarnya singkat.***RF
