Dejurnal.com, Ciamis – Program sembako atau yang sering kita kenal BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai ) jadi bahan pembicaraan di para pengusaha penggilingan padi di Kecamatan Sukamantri, pasalnya tak pernah di sentuh atau di berdayakan.
Emed salah seorang pemilik penggilingan padi di Desa Mekarwangi, menyatakan bahwa dirinya tak pernah dilibatkan atau di berdayakan dalam penyaluran beras di program BPNT.
Meski sekarang sedang panen namun dirinya kesulitan dalam pemasaran sehingga berdampak pada harga gabah yang ia jual semakin merosot.
Ladang yang selama ini untuk mencukupi kebutuhan usahanya dan keluarganya tersendat para pengusaha beras dari luar daerah yang menyuplai di program BPNT.
Emed tak sanggup bersaing dengan pengusaha luar yang menyuplai wilayahnya sendiri, padahal program BPNT itu sendiri adalah ladang subur bagi pengusaha beras atau komoditi lainnya.
“Sejak tahun 2018 saya tak pernah dilibatkan dalam program BPNT. pernah menawarkan,tapi agen-agen e-warong tidak mau di suplay dari saya, saya juga heran,” ucapnya.
Jika ada peluang saya berharap bisa di libatkan dalam program tersebut, untuk kualitas dapat di sesuaikan dengan harga.
“Sebagai putra daerah saya berharap ikut andil dalam program ini,terlebih ini progran untuk orang miskin pasti saya akan memberikan kualitas terbaik untuk para tetangga,” jelasnya
Suplayer beras yang selama ini menyuplai daerah Sukamantri bukan berasal dari wilayah Kabupaten Ciamis, melainkan dari daerah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya yakni CV. HMT.
Dalam kinerjanya CV. HMT diduga memonopoli perdangangan beras disana, sebagai bukti bahwa CV. HMT melakukan monopoli dimana para agen e-waroeng menunjukan nota kesepakatan dalam bentuk Mou (memorandum of understending ) yang telah di tandatangani oleh agen e-warong dengan suplayer untuk satu tahun ke depan sampai Desember 2021.
Padahal dalam Pedum sangat jelas dan mutlak bahwa agen e-waroeng berhak menentukan sendiri mau kerjasama dengan pihak manapun untuk memenuhi kebutuhan komuditi tanpa ada intervensi.
Isi dalam Mou tersebut agen e-warung di takut-takuti dengan sebuah perjanjian dimana jika para agen memutus kerja sama sepihak atau tidak membeli komoditi kepada CV. HMT maka akan diproses secara hukum yang berlaku, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan Pedum.
Penandatanganan MoU pun disaksikan oleh TKSK, sehingga diduga ada penggiringan suplayer.
Permasalahan disana bukan hanya keluh kesah pengusaha pengilingan padi dan monopoli perdagangan yang di lakukan CV. HMT namun ada dugaan gratifikasi agen e-waroeng dengan tikor.
Adanya dugaan gratifikasi pun diungkapkan oleh salah satu agen e-warong yang meminta namanya dirahasiakan sambil menunjukan beberapa bukti transferan ke salah satu rekening yang dikenal sebagai petugas TKSK bernama Eni Hunaenah.
“Katanya itu untuk jatah tikor, persatu KPM harus menyetor seribu rupiah setiap agen ke kecamatan Sukamantri,” ungkapnya saat di konfirmasi di e-warong, Kamis (22/4/2021).
Di kecamatan Sukamantri sendiri terdapat 3000 orang KPM.
Saat ditemui di kediamannya, TKSK Sukamantri, Eni terkesan enggan menemui, yang muncul Agus suaminya yang juga pegawai kecamatan mengatakan bahwa istrinya sedang tidur.
“Maaf untuk bulan puasa ini tidak menerima tamu, silahkan datang kembali setelah lebaran nanti, istri saya sedang tidur pulasa,” ujarnya singkat.
Upaya untuk mengkonfirmasi terkait adanya jatah untuk tikor diupayakan dengan berkomunikasi melalui pesan whatsapp, namun sampai berita ini ditayangkan pesan whatsapp tersebut tetap tidak menanggapi.***Jepri Tio
