Dejurnal.com, Garut – Beberapa kalangan menilai kegaduhan dan kekisruhan dalam penyelenggaraan Pilkades serentak di Kabupaten Garut akibat kinerja DPMD Kabupaten Garut dan PPKD yang belum optimal, sehingga Pemerintah Kabupaten Garut wajib mengevaluasinya sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Kegaduhan yang terjadi sudah dianggap hal yang tak wajar, pasalnya kantor DPMD Garut sendiri sering menerima protes dan keluhan terkait pilkades, bahkan sampai terjadi ricuh dengan pecahnya kaca pintu kantor DPMD.
Salah satu kritikan datang dari Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) yang menduga bahwa banyaknya kegaduhan Pilkades terjadi berawal dari DPMD sendiri yang diduga tidak matang dalam persiapan regulasi.
“Hampir kebanyakan kisruh yang muncul akibat dari perbadaan persepsi terhadap Perbup No. 11/2021,” tandas Ketua FPPG Asep Nurjaman kepada dejurnal.com.
Selain itu, lanjutnya, pembekalan sosialisasi Perbup pun kepada PPKD tingkat desa dirasa sangat kurang sekali.
“Apakah pembekalan terhadap PPKD ini sudah komprehensif atau belum, itu yang kita harus cari tahu,” ujarnya.
Asep menyayangkan jika DPMD dan Panitia Kabupaten tidak matang atau telat memberikan pembekalan kepada PPKD tingkat desa.
“Insiden demi insiden dari berbagai desa yang merangsek ke kantor DPMD itu salah satu bukti akibat kinerja DPMD sendiri,” tegasnya.
Sebagai masyarakat yang peduli kepada Garut, lanjut Asep, FPPG akan mendorong kinerja DPMD terhadap penyelenggaraan pilkades ini dievaluasi oleh kita semua sebelum terjadi kekisruhan yang lebih parah karena adanya ketidakpuasan dari kerja panitia pilkades.
“Kami juga tak ingin hanya gara-gara pilkades terjadi chaos dan perpecahan antar warga,” tegasnya.
DPMD atau Panitia Kabupaten, imbuh Asep, seharusnya lebih membuka diri arus informasi, baik informasi yang datang dari bawah ataupun informasi yang datang dari DPMD sendiri sehingga bisa meminimalisir kegaduhan.
“Bukan malah menutup informasi, apalagi sampai mengusir wartawan,” pungkasnya.
Hal senada datang dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Kabupaten Garut yang lebih menyoroti kepada persiapan penyelenggaran pilkades serentak Garut dengan dana besar.
“Anggaran besar pilkades yang digelontorkan tidak berbanding lurus dengan sejuknya suasana pilkades serentak, bikin gaduh,” ujar Ketua GNPK RI Garut, H. Kinkin.
Menurut Ketua GNPK, jika pembekalan terhadap PPKD tingkat desa diberikan dengan cukup, kegaduhan mungkin bisa diminimalisir.
“Kinerja DPMD tidak optimal dan tidak ada keterbukaan, terkesan ditutup tutupi, tutup mulut serta merem,” tandasnya.
Kinkin berjanji, GNPK RI akan memelototi proses pilkades serentak Kabupaten Garut, termasuk anggarannya. “Kita tak ingin anggaran pilkades yang besar ini hanya untuk menciptakan kegaduhan karena human error,” pungkasnya.***Raesha
