Dejurnal.com, Garut – Para guru yang ikut seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (Cakep) Kabupaten Garut tahun 2020 bikin gaduh, pasalnya ada guru hasil seleksi substansi yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan belum layak jadi bakal calon kepala sekolah namun bisa mengikuti Diklat.
Kegaduhan itu berawal dari Surat No 3716/B6.7/PP/2020 Perihal Hasil Seleksi Substansi per tanggal 23 Nopember 2020 beserta berita acara dan lampiran yang ditandatangani Plt. Kepala LPPKSPS Kemendikbud yang berisi hasil seleksi substansi Bakal Calon Kepala Sekolah (Cakep) Kabupaten Garut.
“Ada salah satu nama calon yang dinyatakan belum layak dalam surat itu namun sekarang kok bisa ikut diklat,” ujar salah satu guru yang ikut dalam seleksi Cakep kepada dejurnal.com.
Selain itu, lanjut guru yang enggan disebutkan namanya ini bahwa nomor urut hasil seleksi tidak sesuai dengan nomor urut awal yang dibuat oleh panitia seleksi dan kurang satu orang, harusnya 242 orang yang muncul 241 orang.
“Hasil putusannya acak-acakan dan ngagejlig,” tandasnya.
Ia pun sempat memprotes hal ini kepada pihak panitia seleksi Disdik Kabupaten Garut, dan jawabannya bahwa yang layak itu berdasarkan nama, bukan berdasarkan nomor urut dan mereka tak bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu.
“Tapi anehnya kenapa ada salah satu nama yang tertulis di surat hasil seleksi belum layak namun sekarang bisa ikut Diklat Calon Kepala Sekolah,” tandasnya.
Berkaitan hal itu, Kepala Bidang GTK Disdik Kabupaten Garut, Cecep Firmasnyah saat dikobfirnasi menjelaskan bahwa pihaknya mengurusi diklat calon kepala sekolah hasil seleksi berdasarkan kepada Surat LPPKSPS Bernomor 3746/B6.7/PP/2020 per tanggal 24 November 2020 Perihal Ralat Surat Hasil Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah Kabupaten.
“Di surat ralat ini jumlahnya sesuai 242 dan tak ada yang ngagejlig dan nomor urut serta nama sesuai dengan list awal dari Disdik Kabupaten Garut,” ucapnya saat ditemui dejurnal.com di kantornya.
Kabid GTK pun mengatakan pihaknya tidak tahu jika surat awal yang terdapat kesalahan itu kadung tersebar di grup dan dijadikan acuan oleh para guru yang ikut seleksi sehingga menimbulkan polemik dan kegaduhan sehingga tergiring opini seakan ada calon kepala sekolah yang tak layak namun bisa ikut Diklat.
“Pihak kami mendiklat para calon kepala sekolah yang memang sudah diputuskan layak oleh LPPKSPS Kemendikbud, jadi tak mungkin jika ada yang belum layak bisa ikut Diklat,” jelasnya.
Jikapun ada kesalahan pada surat awal, Kabid GTK mengatakan itu di luar kewenangannya karena yang membuat surat itu pihak LPPKSPS Kemendikbud di Jawa Tengah.
“Kendati demikian, penjelasan inusemoga bisa meredam kegaduhan,” pungkasnya.
Sementara itu, panitia seleksi dan juga LPPKSPS Kemendikbud belum bisa dimintai keterangan terkait munculnya surat yang bikin gaduh dan kemudian diralat.***Raesha
