Dejurnal.com, Ciamis – Sustainable Development Goals atau program SDGs desa untuk ekspos di tingkat Kabupaten diduga ada rencana pengumpulan dana dari desa sekabupaten Ciamis.
Pendataan untuk program SDGs ini di lakukan secara online lewat aplikasi, namun kendala yang terjadi saat pendataan errornya aplikasi sehingga dilakukan dengan cara manual.
Pemerintah desa menganggarkan kegiatan SDGs ini dari dana desa yang mana penganggarannya sampai ekspos di tingkat desa. Mobilisasi kegiatan SDGs ini membuat perangkat desa pada curhat karena tidak ada di RKPDesa dan Musdes tapi wajib dianggarkan di APBDesa.
Secara teknis, Pemdes harus merubah slot anggaran dan mengorbankan kegiatan lainnya yang sudah disepakati di musdes.
Kegiatan ini diserentakkan di seluruh desa,dengan rencana beban anggaran yang akan di tarik oleh koodinator kecamatan sebesar 1,8 juta paling lambat H-2 itu tertuang dalam RAB.
Terkait hal itu, Kabid Pemerintahan Desa Andi menyatakan bahwa kita melihat pentingnya perlunya ekspos di tingkat kabupaten dalam hal ini untuk pemahaman perlunya data.
“Agar semua stake holder terutama desa untuk perencanaan pembangunan menggunakan data SDGs ini,” ujarnya saat di temui di ruang kerja.
Andi pun menjelaskan, Kegiatan SDGs ini di mulai dari pendataan terus melaksanakan ekspos, dan di harapkan ada ekspos di tingkat berjenjang, begitu pula dalam segi pemanfaatan data harus sesuai regulasi.
“Makanya ada beberapa masukan supaya satu pemahaman dalam pemanfaatan data SDGs ini karena di Kabupaten Ciamis ada 258 desa,” jelas Andi.
Pelaksanaan ekspose tingkat kabupaten itu merupakan kewenangan desa masing masing, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) tidak ada kegiatan ekspos tingkat kabupaten karena tidak menganggarkan.
“Sekarang ada wacana ada panitia, kita tidak tahu itu ada panitia, dinas hanya akan memfasilitasi apabila di minta permohonan narasumber, tempat dan link zoom itu juga bila di minta kalau tidak di minta kita tidak akan memfasilitasi karena tidak tau kegiatan nya mau seperti apa,” jelasnya.
Adapun masalah RAB, lanjutnya, kita tidak tahu, mungkin desa ada yang menganggarakan 2 juta, 3 juta, 4 juta atau lebih itu tergantung dari kondisi desa masing masing.
“Namun saya menyarankan jika pendanaan itu sudah di anggarkan maka silahkan laksanakan jika belum maka janga, jika dalam pelaksaanya itu ada rencana untuk per x, saya sarankan jangan di kumpulkan di seseorang alangkah baiknya langsung di berikan oleh desa kepada yang berhak seperti narasumber, jika di kumpulkan maka kita tidak tahu di berikan atau tidak kepada yang berhak, memang jika melihat perkalian dan jumlah yang akan di setorkan namun saya yakin jumlah perkaliannya akan berkurang karena mengingat banyak desa yang belum melakukan perubahan RKPdes, banyak nya PLT desa,dan masih ada desa yang belum cair dana desa tahap tiga,” tegas Andi.
Sementara itu, Sekretaris Apdesi Kabupaten Ciamis, Ivan Abdul Jalil menjelaskan bahwa program SDGs desa sudah melakukan pendataan dengan adanya ekspose SDGs tingkat desa adapun masih ada beberapa desa yang belum melakukan ekspos tersebut.
“Ada beberapa saran dari teman APDSI bahwa alangkah baik nya program SDGs harus di ekspos di tingkat kabupaten dengan anggaran bersumber dari Dana Desa,” ujar Ivan yang juga kepala desa Kujang kecamatan Cikoneng.
Ivan pun menjelaskan ada kendala dalam rencana pelaksanaan dimana ada beberapa desa yang sudah melakukan penetapan RKPDesa perubahan dan ada yang belum cair dana desa nya sehingga membuat mereka menjadi kebingungan untuk merubah slot anggran yang sudah di sepakati dalam musdes.
Ada pun rencana kepanitian, kita baru akan membentuk yang pasti ini akan di buka di aula keuangan tepat nya di belakang kantor Satpol PP rencana tanggal 8 Desember namun kurang tau pastinya, selanjut nya akan di laksanakan di 5 eks kewadanaan dengan tekhnis pelaksanaan zoom.
“Perihal anggaran tiap desa untuk kegiattan ini berpariatif di sesuaikan dengan jumlah kehadiran peserta, namun ada dana akumulasi sebesar 1,8 juta dari setiap desa untuk narasumber, moderator dan media,” tandasnya.*** Jepri Tio
