Dejurnal.com, Bandung – Di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia( PGRI) Kabupaten Bandung tengah santer adanya dorongan untuk diselenggarakannya Konfrensi Luar Biasa (KLB) kepengurusan PD PGRI Kabupaten Bandung, yang muncul dari sebagian Para Ketua Cabang.
Beberapa Ketua Cabang PGRI telah telah menandatangani surat untuk diselenggarakannya KLB. Surat tersebut berisi 4 point usulan, salah satunya menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan PD PGRI Kabupaten Bandung.
Surat tersebut disampaikan kepada Ketua PGRI Kabupaten Bandung Oktober 2021.
Namun, ada juga Ketua Cabang PGRI yang tidak ikut menandatangani surat tersebut, dengan alasan mempertimbangkan apakah KLB salah satu jalan bagi para Anggota Organisasi profesi untuk menyelesaikan masalah?
“Jangan samakan KLB dengan Moto NKRI, NKRI harga Mati, KLB juga ikut ikutan KLB harga Mati? ” ujar salah satu Ketua Cabang itu.
Saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, Ketua PD PGRI Provinsi Jawa Barat H. Dede Amar melalui hubungan telpon, Jum’at (3/12/2021) mengatakan, pihaknya masih melakukan langkah- langkah sesuai dengan AD / ART PGRI.
Menurut Dede, PGRI Provinsi Jawa Barat tidak akan gegabah dalam menyikapi hal tersebut karena akan menjadi preseden buruk bagi organisasi.
“Di PGRI kan ada Dewan Pembina dan Penasehat, yang bisa memberikan masukan dan pertimbangan yang terbaik,” tegasnya.
Dede Amar menambahkan, ada yang lebih penting yang harus mendapatkan perhatian jajaran yang ada di PGRI, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat Pengurus Ranting. Yakni kebijakan Insentip bagi para guru ngaji.
“PGRI merupakan salah satu unsur untuk melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut, selain itu organisasi para guru, dosen dan yang lainnya, merupakan kumpulan orang-orang intelektual yang harus menjadi tauladan bagi para kader bangsa. Jangan jadikan organisasi guru jadi tempat haus kekuasaan,” tutup Dede Anwar.***Sopandi
