Dejurnal.com, Garut – Proyek penanganan tanggap darurat bencana banjir di sungai Cikaso Kecamatan Pameungpeuk yang dilaksanakan PT Putra Rangga Ulung menjadi pertanyaan beberapa pihak. Pasalnya, di lokasi pekerjaan terlihat pemasangan bronjong yang semestinya menggunakan batu belah akan tetapi pada kenyataannya terlihat banyak menggunakan batu plontos.
Diketahui proyek tersebut bersumber dari anggaran yang berasal dari APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dengan anggaran Rp 1,6 Milyar dengan pekerjaan sepanjang 327 meter, tinggi 5 meter, lebar dasar 4 meter.
Penilaian kejanggalan dalam pelaksanaannya diduga kuat batu yang dipakai tersebut sebagian besar mengambil dari lokasi pekerjaan sebab di lokasi tersebut terdapat banyak batu kali dan hal itu dibiarkan oleh pihak pengawas ketika pelaksana memasang bronjong dengan menggunakan batu plontos dengan ukuran batu banyak terdapat yang kecil-kecil.
Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada PPK OP di BBWS Citanduy melalui PPTK, Ijang menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pengawasan dengan maksimal.
“Namun apa daya di lapangan tidak bisa kondusif, sebab kami juga tidak bisa berbuat banyak, hasilnya seperti itu yang bapak lihat,” kilahnya.
Ijang juga menyampaikan bahwa beberapa wartawan sudah banyak yang datang dengan hal yang sama dan rata-rata diberi ganti ongkos sekitar Rp 3 – 5 juta bagi yang datang menanyakan hal tersebut.
“Jadi kami harap juga kepada bapak wartawan mohon maklum,” pungkasnya sembari menawarkan hal yang sama kepada tim wartawan.
Berkaitan hal itu, Ketua DPW LSM Kolaborasi Masyarakat Pelita Indonesia, Domo Lawira memberikan tanggapan bahwa untuk kegiatan pekerjaan proyek penanganan bencana atau tanggap darurat di sungai Cikaso tersebut perlu perhatian semua pihak, terutama dari pihak Kementrian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air agar lebih maksimal memperhatikan kinerja anak buahnya di lapangan.
“Jangan sampai hal hal seperti ini yang bisa menimbulkan permasalahan sehingga mengakibatkan kerugian negara akibat kelalaian pihak BBWS terutama PPK dan para krunya,” ujarnya.
Hal ini, lanjutnya, sangat berpengaruh kepada kinerja Kepala BBWS Citanduy yang tidak maksimal memimpin anak buahnya di lapangan.
“Tentunya, kami selaku kontrol sosial akan segera menindak lanjuti pekerjaan tersebut dan segera melayangkan surat klarifikasi dan permintaan audensi kepada Inspektorat baik kepada Kementrian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air di Jakarta,” pungkasnya.***Red