Dejurnal.com, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hi. Thoriqoh Nasrullah Fitriyah, melaksanakan reses II tahun sidang 2021-2022 di titik ke-3 di Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (9/3/2022).
Ratusan konstituennya diundang di aula Kelurahan Pasawahan itu menyampaikan aspirasi, selain seputar infrastuktur, juga masalah UMKM, dan lapangan kerja.
Kaitan dengan pagu anggaran Musrenbang di Dayeuhkolot, Thoriqoh menggaris bawahi bagi anggaran 2023 di Kelurahan Pasawahan. Thoriqoh mengaku prihatin karena pagu anggarannya kecil.
“Yang mau saya garis bawahi Kelurahan Pasawahan ini. Kelurahan anggarannya kan ada di Kecamatan, satu itu. Kemudian pagunya kan pagu yang terendah di Kabupaten Bandung, Rp 800 juta tadi disebutkan oleh Pak Lurah, padahal jumlah penduduk harusnya dilihat juga, ” kata Thoriqoh seusai reses.
Salah satu alasan pagu anggaran menjadi turun itu karena untuk menunjang visi misi Bupati Bandung yang di antaranya untuk insentif guru mgaji dan pinjaman dana bergulir, anggota DPRD dari Fraksi PAN ini menilai baik, karena bupati harus memenuhi janji politiknya, di antaranya mensejahterakan guru ngaji.
Sementara Lurah Pasawahan, Memet Slamet menyambut baik reses anggota DPRD Provinsi, Thoriqoh. Ia berharap dengan diselenggarakan reses di kelurauannya ada program-program provinsi yang dibawa ke Kelurahan Pasawahan.
Menurut Memet, kelurahan itu berbeda dengan desa, tidak memiliki bantuan dari provinsi dan pusat, tapi hanya mengandalkan anggaran dari kabupaten.
“Anggaran kita minim. 10 Kelurahan yang ada di kabupaten Bandung ini berbeda dengan desa yang sumber anggarannya dari beberapa tingkat. Mudah-mudahan dengan kehadiran anggota dewan ini, program minimal banyak yang diluncurkan dari provinsi ke Kabupaten Bandung khususnya ke Kelurahan Pasawahan ini, ” katanya.
Mamet berharap, terkait dengan pagu anggaran yang turun, tak hanya kelurahan Pasawahan tapi kelurahan lainnya minimal banyak program baik dari OPD atau aspirasi yang diturunkan langsung ke kelurahan. Karena dari Musrenbang kan paguya kecil, ” katanya.
Memet berharap ada keberpihakan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi yang langsung ke masyarakat di kelurahan supaya bisa berimbang antara pembangunan di kelurahan dan di desa.
Menurut Memet rutilahu di kelurahan juga banyak. “Kalau kelurahan kan tidak memiliki jalan desa, hanya Kabupaten dan provinsi. Kalau rutilahu masih jadi salah satu prioritas,” pungkasnya.***Sopandi
