Dejurnal.com, BEKASI – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi anggaran keuangan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 silam.
Tersangka DT (53) terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat dirinya menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Karangharja selama satu tahun setengah. Dari total anggaran keuangan Desa tahun 2018 sebesar Rp. 900.000.000, tersangka menggunakan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk kepentingan pribadi.
“Modusnya, tersangka tidak melaksanakan beberapa titik pembangunan insfrastruktur desa, dan menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi” jelas AKP Heru Erkahadi Kanit Krimsus Polres Metro Bekasi dalam konfrensi pers, Kamis (7/4/2022).
Heru juga menuturkan, akibat perbuatan tersangka menyebakan kerugian negara sebesar Rp. 348.124.720 berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kanwil Provinsi DKI Jakarta.
“Perbuatan tersangka tersebut berakibat kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa menjadi tidak terlaksana” kata Heru.
Dari tersangka Polisi menyita sejumlah berkas penting dalam transaksi keuangan anggaran desa selama tersangka menjabat sebagai PJ Kepala Desa Karangharja.
Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 20 tahun.
Serta pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 15 tahun.
“Penyidikan atas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi (P-21). Selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi hari ini” tutup Heru.
