Selasa, 28 Mei 2024
BerandadeNewsMUI Sebatas Fatwa Pemerintah Harus Tindak Tegas Pelaku Miras

MUI Sebatas Fatwa Pemerintah Harus Tindak Tegas Pelaku Miras

Dejurnal.com, Bandung – Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) H. Aam Muamar, M. Pd. berharap pemerintah menindak tegas pelaku producer, pengedar minuman keras dan narkoba. Khususnya Pemerintah Kabupatem Bandung. Apa lagi sudah memiliki Perda.

Aam Muamar menjelaskan, dalam buku fiqih Zinayah, hukuman bagi pelaku minuman keras yakni dicambuk 100 kali. “Hanya karena di kita tidak menganut hukum Islam, tentunya tidak bisa semena-mena melakukan hukuman itu,” ujar Aam Muamar di kantor MUI Kabupaten Bandung di Jalan Al-Fathu, Kamis (19/5/22).

Namun, Aam Muamar mengingatkan meski tidak berlaku hukum Islam di Indonesia, bagi kaum muslimin khususnya, bukan berarti dengan semudahnya bisa melanggar. “Justru dengan mendapatkan sanksi berupa hukum Islam, berarti secara otomatis dosa pelaku itu terhapus saat itu juga. Yang menjadi kekhawatiran, karena tidak diberlakukan hukum Islam, akan menjadi tagihan pelaku di akhirat. Nah, ini harus lebih diwaspadai. Karena di akhirat itu bukan saatnya untuk bertaubat, ” terangnya.

MUI menghimbau kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin, agar menjauhi larangan-karangan Allah. “Karena bagaimana pun tidak mungkin Allah melarang kalau dalam larangan itu tidak ada ancaman bahaya bagi kehidupan kita, baik di kehidupan sekarang apalagi di akhirat, ” ujarnya.

MUI mengapresiasi adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Keluarnya Perda tersebut, menurut Aam sebagai payung hukum untuk melindungi masyarakat, khususnya umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada tindakan atau perbuatan yang diakibatkan minuman keras dan sejenisnya.

“Tentunya kami sebagai representasi dari umat Islam, berharap kepada Pemerintah dengan Perda miras sebagai payung hukum agar benar-benar bisa mengawal dan mengimplementasikan payung hukum tersebut, hingga benar-benar bisa meminimalisir peredaran minuman keras di Kabupaten Bandung khususnya,” harap Aam.

Aam Muamar juga berharap supaya Perda ini bisa lebih implementatif di masyarakat, benar-benar melindungi masyarakat dari kemungkinan menyebarnya minuman keras dan praktek-praktek minuman keras di masyarakat.

“Pertama diharapkan supaya bisa tersosialisasikan ke masyarakat secara merata dari berbagai lapisan, maupun dari kalangan remaja terutama kalangan masyrakat umum dan sebagainya. Tentu bisa disosialisasikan melalui berbagai media masa,” tambah Aam.

MUI juga berharap, Perda tersebut harus betul-betul dikawal dan diimplementasikan. “Perda ini jangan sampai ompong. Maksudnya, kalau memang kita sudah punya payung hukum mengenai larangan peredaran minuman keras, tentunya aparat, baik sat pol PP maupun kepolisian agar bisa mengawal dan mengoptimalkan Perda ini di tengah-tengah masyarakat. Tindak tegas para pengedar, termasuk juga distributor dan mungkin sebagian yang mengkonsumsinya, yang melanggar aturan-aturan yang tertera dalam Perda itu supaya nanti menjadi efek jera bagi masyarakat lain, dan pada akhirnya betul-betul minuman keras ini bisa diminimakisir peredarannya dan konsumennya di Kabupaten Bandung, ” urai Aam.

Kewenangan MUI, jelas Sam lebih kepada fatwa, mengedukasi masyarakat supaya bisa taat hukum -hukum yang bersumber kepada Qur’an Sunah, termasuk aturan atau larangan minuman keras.

Langkah-langkah kongkret yang dilakukan MUI, aku Aam Muamar mulai dari edukasi masyarakat lewat pengajian-pengajian, baik di majelis ta’lim atau di pengajian-pengajian umum. Hal ini, jelas Sam Muamar sudah dilakukan pihaknya, baik secara personal maupun kelembagaan.

MUI juga, lanjutnya sering melibatkan generasi muda yang notabene sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan menyalahgunakan atau terjebak dalam pengonsumsian minuman keras.

“Kita terus memberi penyadaran tentang bahaya minuman keras dan narkoba terhadap generasi muda terhadap masa depan mereka, terhadap kesehatan mental spiritual mereka. Betapa miras dan narkoba itu nyata-nyata membahayakan dan bisa mengancam nyawa dan masa depan mereka, ” ujarnya.

Miras dan narkoba masuk ke berbagai kalangan, berbagai usia, artis dan pejabat. Menurut Aam Muamar, hal ini perlu peningkatan bimbingan kerohanian untuk meningkatkan keimanan

“Saya bila keimanan seseorang itu kuat walaupun harus dipaksa untuk melanggar aturan Allah, tidak akan mau melakukannya. Jadi, jika sekarang banyak yang menjadi korban minunan keras, berarti dari sisi keagamaan perlu adanya penguatan nilai-nilai keimanan, yang diimplementsikan dalam bentuk kesolehan, baik kesolehan spiritual, kesolehan sosial. Sehingga pada akhirnya jangankan untuk sesuat larangan jelas-jelas berdampak hukum positif bagi mereka, untuk sebuah aturan yang tidak berdanpak hukum sekalipun bila itu jelas-jelas melanggar hak-hak orang lain, saya yakin dengan benteng keimanan itu mereka bisa menghindarinya, ” pungkas Aam Muamar. *** Sopandi

Anda bisa mengakses berita di Google News

Baca Juga

JANGAN LEWATKAN

TERPOPULER

TERKINI