Dejurnal.com, Ciamis – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis, Erny Veronica Maramba S.H, M.Hum mengungkapkan hasil putusan sidang “Bebas Murni” 2 terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pengadaan mesin absensi atau finger print pada sekolah SD dan SMP di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tahun anggaran 2017/2018.
Dua tersangka itu Yusuf merupakan rekanan pengadaan finger print. Wahyu yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, namun saat menjadi tersangka dia menjabat sebagai sekretaris di salah satu dinas di Kabupaten Pangandaran.
Saat dikonfirmasi ke Humas Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, dia tidak bisa memberikan keterangan apapun dengan alasan berkasnya belum diterima oleh bagian humas.
“Coba kalau perihal kasus finger print dengan terdakwa dari Kabupaten Ciamis langsung tanyakan ke bagian tipikor,” ucap bagian Humas PN Tipikor Bandung, Kamis (19/5/2022).
Di tempat yang sama, bagian tipikor PN Bandung mengatakan jika kasus pengadaan finger print yang menjerat 2 terdakwa Yusuf dan Wahyu dari Kabupaten Ciamis datanya belum update.
Terdakwa yusuf dengan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg Kejari Kota Bandung masih berstatus keterangan saksi-saksi.
Selanjutnya, terdakwa Wahyu dengan nomor 69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Kejari Ciamis, statusnya masih pembacaan duplik. Padahal, apa yang diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis 2 terdakwa kasus finger print sudah sampai di tahap putusan majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 11 Mei 2022.
Hasil putusannya bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang artinya bebas murni.
Saat dikonfirmasi ke jaksa PN Tipikor Bandung Sri Subekti Triana yang menangani Wahyu, Dia membenarkan kalau kasus finger print sudah sampai di tahap putusan hakim dengan tuntutan bebas.
Disinggung perihal data di bagian tipikor 2 terdakwa masih dalam status keterangan saksi-saksi dan pembacaan duplik, Dia membeberkan kemungkinan lagi eror sehingga datanya belum update.
Dikatakan Dia, kalau terdakwa kasus finger print ini bebas, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis bisa melakukan Kasasi atau upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu 14 hari setelah putusan hakim kemarin.
“Tapi kami belum menerima informasi banding ataupun kasasi dari Kejari Ciamis,” tukasnya.***Jepri Tio