Dejurnal.com, Garut – Masyarakat Banyuresmi yang tergabung dalam Forum Kedaulatan (FK) menolak wacana pengelolaan wisata Situ Bagendit oleh pihak swasta dan mendesak DPRD Kabupaten Garut untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan kawasan Wisata Situ Bagendit.
Pasalnya, FK khawatir jika Kawasan Wisata Situ Bagendit di swastanisasi atau dipihak ketigakan sebagaimana yang digembar gemborkan Bupati Garut selama ini justru tidak mensejahterakan warga sekitar Situ Bagendit.
Desakan itu disampaikan Koordinator Forum Kedaulatan, Andri Hidayat dalam audiensi yang digelar di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Garut dsn dihadiri legislator Yusuf Musyafa (Wakil. ketua Komisi III), Samsudin (Sekretatis Komisi III, Dedi Suryadi dan Cucu Suhendar (anggota komisi III), sementara dari Pemkab Garut dihadiri perwakilan Disparbud, BPKAD dan Bapenda, Rabu (22/6/2022).
“Situ Bagendit merupakan salah satu objek wisata alam dan danau kebanggaan warga Garut dan akan menjadi andalan pemerintah Kabupaten Garut serta Pemprov sebagai wisata kelas dunia,” ungkap Andri di sesi audiensi.
Menurutnya, objek wisata Situ Bagendit harus memberikan dampak sebesar besarnya bagi masyarakat, terutama harus tumbuh kembang sektor perekonomian yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata agar sinergitas ini menjadikan objek wisata Situ Bagendit sebagai wisata kelas dunia guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Ketika kami mendengar dari media bahwa Wisata Situ Bagendit akan dikelola oleh pihak swasta, itu menyakitkan hati warga masyarakat sekitar Situ Bagendit,” ujarnya.
Menurut Andri, warga masyarakat sekitar zona wisata Situ Bagendit sangat menolak dengan sikap pimpinan daerah yang semena mena tersebut. “Kami menilai hal itu tak wajar jika wisata situ bagendit yang sudah di bangun oleh anggaran pemerintah ini harus di swastanisasi,” tandasnya.
Oleh karena itu, lanjut Andri, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten untuk membentuk Pansus Pengelolaan Wisata Situ Bagendit agar mencari solusi jangan sampai dikelola oleh swasta. “Jika dibiarkan dikelola swasta, masyarakat sekitar Situ Bagendit dan Garut pada umumnya hanya bakal jadi penonton saja,” tandasnya.
Para anggota DPRD Kabupaten Garut yang menerima aspirasi Forum Kedaulatan akhirnya membuat berita acara audiensi yang ditandatangani bersama dengan poin sebagai berikut :
Masyarakat Banyuresmi menolak secara tegas pengelolaan Situ Bagendit oleh pihak ketiga
Meminta jaminan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Garut tentang pemberdayaan masyarakat sekitar Situ Bagendit.
Mendorong agar pemerintah daerah memberdayakan BUMD/Badan Otoritas Wisata untuk mengelola Wisata Situ Bagendit.
Pemberdayaan BUMDES yang memiliki spesifikasi wisata.
Meminta DPRD Kabupaten Garut membentuk Pansus tentang Wisata Situ Bagendit.***Raesha