Dejurnal.com, Karawang – Warga tiga desa yang terdampak tumpahan minyak milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) Karawang mendatangi Komisi IV DPRD Karawang dengan tujuan menuntut kepastian dana kompensasi tahap berikutnya yang dijanjikan pihak PT Pertamina Hulu Energi ONWJ.
Warga nelayan, tambak garam dan tambak ikan Desa Ciparage Jaya Kecamatan Tempuran dan Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamya Kulon serta Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya wetan Kabupaten Karawang Jawa Barat, Senin (11/07/2022).
Kedatangan warga tiga desa yang terdampak tumpahan minyak tersebut di dampingi oleh masing-masing kepala desa, tampak jelas Kepala Desa Ciparagejaya, Kabun S.pd.i serta Kepala Desa Pasirjaya Abdul Hakim S.Pd alias Lurah Saglak atau lazim di sebut lurah Kian Santang, Kepala Desa Muara Iyos S.Pd.i serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari tiga desa tersebut, ikut hadir mendampingi guna menuntut hak-hak warga atau pelaku yang terdampak tumpahan minyak Pertamina tersebut.
Kedatangan warga tiga desa korban dampak tumpahan minyak PT Pertamina Hulu Energi ONWJ di terima oleh Komisi IV DPRD Karawang dan selang berapa lama Komisi IV DPRD Karawang yang di pimpin oleh ketuanya Asep Syarifudin menggelar hearing dengan warga tiga desa tersebut.
Dari jumlah sisa yang terdampak, mereka mengakui masing-masing hanya baru mendapat kompensasi Rp 1.800 ribuan dengan asumsi baru 2 bulan dengan jumlah nominal perbulan Rp 900 ribuan dari 2019 sampai sekarang.
Sementara pihak Pertamina mengklaim telah melakukan verifikasi ulang dengan menggunakan tenaga mahasiswa pendataan pelaku utama yang terdampak tumpahan minyak sehingga dari hasil verifikasi yang di lakukan pihak Pertamina banyak warga yang kehilangan haknya karena tidak termasuk kategori verifikasi versi Pertamina.
Ketua komisi IV DPRD Karawang Asep IB memaparkan hasil dari hearing tersebut pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Karawang.
Adapun yang hadir dari agenda hearing itu Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Karawang Asep Syarifudin atau di sapa Asep IB, anggota dewan Jajang sulaeman, anggota dewan Rizky Restu Amelia dan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang Abuh Bukhori serta pihak dari PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, pada rapat Kamis kemarin (7/7/2022).
Jejak pendapat atau hearing keluhan dari tiga desa terdampak tumpahan miyak dari PT Pertamina di utarakan oleh masing-masing warga di hadapan Komisi IV DPRD, Dinas Perikanan Karawang dan pihak dari PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, intinya warga tersebut menuntut pencairan tahap berikutnya dari dana kompensasi yang di janjikan oleh PT. Pertamina Hulu Energi ONWJ.
Di ketahui, pasca tumpahan minyak PT. Pertamina Hulu Energi NOWJ tahun 2019 warga tiga desa tersebut menyisakan sekitar 700 orang dari 10 ribu orang yang terdampak langsung tumpahan minyak PT. Pertamina Hulu Energi ONWJ.
”Nanti pihak LBH koordinasi dengan kami di DPRD Karawang dan kami akan mengeluarkan rekomendasi kepada ibu Bupati Karawang serta pak Sekda dan pak Sekda (Sekretaris daerah-red) adalah sebagai ketua tim pokja Kabupaten,” ujar Asep IB.
“Nah itu untuk membuka kembali verifikasi dengan data yang sebenarnya di lapangan nah nanti kemudian kami mohon sampaikan kepada pimpinan PT. Pertamina apa yang terjadi pakta-pakta hasil rapat atau hearing hari ini menjadi catatan kepada temen-temen Pertamina,” timpalnya.
Sementara Kepala Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Abdul Hakim mengatakan pihaknya meminta tindak lanjut dari PT. Pertamina atas pelaku utama terdampak tumpahan minyak tersebut.
”Orang-orang yang datang ke sini awalnya sudah mempunyai kartu dan sudah menerima uang Rp 1.800 ribu dan itu betul pelaku-pelaku utama yang terdampak tumpahan minyak seperti nelayan, petani tambak, petani ikan,” ujar Kades Kian Santang.
“Intinya mereka punya tuntutan satu tindaklanjut dari Pertamina seperti apa ? bagi mereka-mereka betul pelaku dilapangan yang betul-betul terdampak langsung oleh tumpahan minyak dari PT. Pertamina,” ungkapnya.***GD/RF
