Dejurnal.com, Bandung – Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung Zeus Zultaqawa, melalui Kepala Bidang Tata Ruang DPUTR, H. Deni Gunawan, menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 1589/SK-AK.02.01/12/21 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada kabupaten/kota di 8 provinsi pada tanggal 16 Desember 2021. Sekitar 30 ribu hektar lebih lahan di kabupaten Bandung terkena aturan tersebut
SK tersebut tepatnya seluas 30.107,68 hektar lahan di kabupaten Bandung yang tersebar di 31 kecamatan terkena LSDI.
Ini kabar baik bagi investor di kabupaten Bandung terkait investasi perumahan yang semula terkena aturan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSDI) kini dapat melanjutkan proses perizinannya, atau dimohon untuk dikeluarkan dari LSDI.
“Setelah keluarnya SK kementrian ATR-BPN, Bupati Bandung, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyelesaian dan koordinasi dengan pihak Dirjen Kementerian ATR-BPN, kurang lebih sekitar 10 bulan membahas LSDI.” jelas Deni Gunawan di ruang kerjanya, Kamis (16/2).
Masih dikatakan Deni, dari upaya penyelesaian dan koordinasi tersebut akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2022 ditandatangani berita acara kesepakatan bersama antara Bupati Bandung sebagai kepala daerah dengan Dirjen Pengendalian Pertanahan kementerian ATR/BPN tentang LSDI.
“Kesepakatannya antara lain, dari luas lahan sekitar 30.107,68 hektar yang terkena LSDI, setelah selama 10 bulan melakukan koordinasi, kemudian pengecekan secara faktual maka diperoleh kesepakatan bahwa luas LSDI yang dipertahankan di kabupaten Bandung menjadi 16.915,90 hektar,” tutur Deni.
Dijelaskannya, seluas 5.677,36 hektar lahan LSDI yang bisa dibangun dengan beberapa kriteria, diantaranya sudah ada pengurugkan, perizinan dan sudah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) itu seluas 5.677,36 hektar. Selanjutnya LSDI yang tidak sesuai dengan kawasan pangan, tetapi bisa dimohon untuk dikeluarkan dengan suray pengajuan ke kementerian ATR-BPN melalui (cq) kantor ATR-BPN Kabupaten Bandung, lahan yang bisa dimohon tersebut seluas 7.375 hektar.
“Lahan yang bisa dimohon tersebut dikarenakan lahan sudah berubah (existing). Ada yang untuk perumahan, perindustrian dan sebagainya, tetapi di lapangan masih berbentuk sawah.” Tandas Deni.
Deni memahami kerisauan masyarakat dengan adanya LSDI, terutama para pelaku usaha properti. “Sebetulnya pemerintah tidak menutup mata, masyarakat dapat memohon untuk mengeluarkan lahan dari LSDI, kami siap membantu tentunya dengan berbagai ketentuan.” tambah Denny.
Ketentuan tersebut diantaranya, 1. Mengajukan surat permohonan ke kementerian, 2. Membuat surat pernyataan kesanggupan akan membangun dalam tenggang waktu 3 tahun. 3. Status kepemilikan lahan, 4. Sudah sesuai dengan peruntukkan ruang yang telah diplotingkan, baik di RTRW maupun RDTR.*** Sopandi
