Dejurnal.com, Garut – Salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan bahwa dirinya baru tahu dan merasa kecolongan atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3kg.
Hal itu diungkapkan Cucu Suhendar, Anggota Komisi III asal Fraksi Demokrat di saat Rapat Paripurna yang dilontarkan melalui interupsi, Senin (27/3/2023).
Baca juga : Bupati Garut Tegas : Pangkalan Jual Gas Elpiji 3 Kg Diatas HET, Bakal Dipidanakan
“Awalnya, jujur saya tidak tahu mengenai adanya keputusan Bupati menaikan harga Gas Elpiji (HET), tahunya dari teman yang menjadi anggota HISWANA MIGAS ada penyesuaian kenaikan harga Gas Elpiji 3 Kg menjelang ramadhan tiba, dan betapa terkejutnya semua mendengar informasi tersebut,” ungkap Cucu Suhendar saat ditemui dejurnal.com di Loby Utama selepas Rapat Paripurna.
Padahal, lanjut Cucu, Bupati Garut ini sempat mengecam secara lantang kebijakan dari Pusat terkait kenaikan BBM.
“Namun aneh ketika urusan BBG malah menaikan HET Gas Elpiji 3 Kg, dan kenapa kami yang menjadi mitra Pemda di Komisi III yang membidangi Perdagangan dan SDM tidak pernah diajak berdiskusi untuk merumuskan yang tepat masalah Elpiji ini,” ujarnya.
Sambung Cucu, untuk itu kami Komisi III telah merespon dan berkordinasi ke kementerian Pertamina, langsung sidak kebeberapa pangkalan untuk dijadikan sample, dan ditemukan ada beberapa pangkalan fiktif, yang harus di croscek kebenarannya, untuk itu tadi tanggal 27 Maret 2023, dan kami melakukan rapat dengan leading sector ; Hiswana Migas, Bupati Garut di wakili Asda 2, kemudian Bagian Hukum dan Ekonomi melakukan tabayun dan untuk menyampaikan suara masyarakat, memang paska hasil sidak ditemukan pengkalan fiktif di Singajaya,” tegas Cucu.
“Intinya secara pribadi dan dari Komisi III DPRD Garut, menolak penyesuaian HET di tengah gejolak perekonomian masyarakat pasca pandemi covid yang belum stabil, oh iya kami menolak,” pungkasnya.***Yohaness
