Dejurnal.com, Bandung – Program penanganan stunting dan kemiskinan di berbagai lapisan pemerintahan belum maksimal. Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima, pasca Presiden Joko Widodo menyoroti terhadap program penanganan stunting, Jumat (17/6/2023).
Dedi mencontohkan, dari Rp 10 miliar dana anggaran yang disiapkan untuk penanganan stunting, Rp 3 miliar habis untuk biaya perjalanan.
Baca juga : Wagub Uu : Prevalensi Stunting di Jabar Turun Signifikan
Sementara Rp 7 miliar digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan yang di dalamnya terdapat anggaran sewa hotel, biaya makan, alat tulis, serta honorarium pembicara.
“Bukan hanya stunting yang banyak pencanangan di hotel tapi koordinasi penanganan kemiskinan juga banyak di hotel bintang lima dan itu terjadi dalam tata kelola keuangan kita,” kata Mantan Bupati Purwakarta ini.
Baca juga : BKKBN Jabar dan Sekda Garut Tinjau Penyaluran Bantuan PMT : Turunkan Stunting Serta Entaskan Rawan Pangan
Menurut Dedi, kondisi semacam itu bisa diantisipasi dengan cara mengevaluasi anggaran penanganan stunting dan kemiskinan secara menyeluruh, misalnya, anggaran kabupaten atau kota dievaluasi oleh pemerintah provinsi (Pemprov).
“Sementara anggaran untuk Pemprov, bisa dievaluasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya.
Selama ini, Dedi membeberkan, evaluasi anggaran hanya bersifat administratif sehingga hal-hal yang bersifat substantif dari anggaran tersebut tak pernah terkoreksi.
“Anggaran kebanyakan digunakan seolah-olah untuk pembangunan padahal pembangunannya tidak ada, yang ada adalah kegiatan-kegiatan yang hanya rutinitas, pengarahan, pengarahan, pengarahan, yang diawali dengan doa, Indonesia Raya, kemudian diakhiri dengan makan bersama,” ujar Dedi.
“Jangan sampai kemiskinan tidak selesai, jalan jelek, sekolah mau runtuh, puskesmas miring, sopir ambulans tidak ada honornya, di jalan kehabisan bensin, akhirnya minta lagi ke pasien,” imbuhnya.
Dedi pun mengajak seluruh pihak untuk mengevaluasi diri agar semua masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik, sehingga anggaran tepat sasaran dan tidak habis untuk hal yang bersifat administratif.
“Itulah masalah kita. Ayo ke depan kita bereskan, tidak boleh lagi uang dibuang seperti ini,” pungkasnya.***Red
