Dejurnal.com, Karawang – Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan PJU Bantuan Propinsi Jabar tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,5 miliar saat ini sedang di tangani Kejari Karawang, bahkan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Dishub termasuk pejabat Unit Layanan Pengadaan ( ULP) Pemkab Karawang kabarnya sudah dipanggil dan diminta keterangannya oleh Seksi Intelegen Kejari Karawang
Para pejabat penting Dishub, terkait dugaan korupsi proyek bantuan provinsi (Banprov) sebesar Rp 3,5 Milyar pada tahun anggaran 2022, yang diperuntukan pengadaan dan pemasangan 253 set mulai dari tiang, lampu kabel dan biaya penyambungan ke PLN yang tersebar di 27 lokasi di Kabupaten Karawang serta pengadaan Trafic Light, Barier, marka jalan dan pengadaan lainnya yang anggaran cukup fantastis.
Paket Proyek PJU di Karawang Bantuan Propinsi Senilai Rp 3,5 Miliar Mulai Dibidik APH
Selain para pejabat Dishub dan ULP, kemungkinan para rekanan pemilik CV atau PT pemenang lelang maupun penunjukan langsung (PL) selaku pemenang tender sejumlah paket proyek Dishub akan segera diminta keterangan pihak Kejaksaan Negeri Karawang.
Kasie Intel Kejari Karawang, Rudi Iskonjaya, saat dihubungi awak media melalui pesan seluler membenarkan Kejari Karawang telah memeriksa sejumlah pejabat Dishub Karawang terkait dugaan korupsi Banprov tersebut.
Baca juga : Diduga Ada Monopoli Pengadaan 20 Paket PJU Dishub Karawang
“Benar Kang, proses penyelidikan masih terus berjalan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (19/6/2023).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Agus Kurnia belum dapat ditemui, dihubungi via pesan seluler untuk diminta tanggapan tidak pernah menjawab termasuk Kabid Sapras Dicky Prayoga sebagai PPK dan KPA pun sulit dihubungi.***RF
