Dejurnal.com, Karawang – Paket proyek bantuan propinsi (banprov) sebesar Rp 3,5 miliar yang masuk ke Dishub Karawang pada tahun anggaran 2022 diperuntukan pengadaan dan pemasangan 253 set mulai tiang, lampu kabel dan biaya penyambungan ke PLN yang tersebat di 27 lokasi tersebar dikabarkan sedang dibidik aparat penegak hukum (APH).
Informasi yang dihimpun, kabar hal itu bahkan menyebutkan adanya pejabat Dishub sedang dalam pengawasan APH.
“Emang betul saat ini pihak APH sedang konsen melakukan pulbaket terhadap hilir mudiknya anggaran PJU dari mulai pengadaan hingga pemasangan, termasuk sedang mendalami anggaran lainnya yang terkait dengan Dinas Perhubungan Karawang tahun anggaran 2022,” Kata salah seorang pemerhati dishub yang enggan disebutkan namanya, Selasa (23/5/2023) di salah satu cafe wilayah Karawang.
Menurutnya APH Karawang sudah mengendus adanya dugaan korupsi dan kolusi di tubuh Dishub. “Kalau di ceritakan banyak sekali problem akibat ulah pejabatnya sendiri, nanti juga muncul apalagi APH sedang gesit mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket), kita akan kawal hingga status hukumnya apabila nanti APH menggelar penyelidikan hingga naik statusnya menjadi penyidikan ” ungkapnya.
Kadishub Agus Kurnia ketika dihubungi melalu aplikasi perpesanan hal ikhwal dugaaan adanya permaian dalam proses pengadaan dan pemasangan PJU tahun anggaran 2022, Selasa (23/5/23) tidak memberikan jawaban.
Begitu juga Kabid Sapras Diky Prayoga belum dapat dihubungi karena ponselnya tidak aktif.***RF
