Ciamis – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), H. Didi Sukardi, menggelar Reses I Tahun Sidang 2024-2025 di RM Saung Sawah, Sukamaju, Baregbeg, Ciamis, pada Senin (11/11/2024).
Didi Sukardi menyampaikan bahwa APBD Jawa Barat tahun 2025 mencapai Rp30 triliun mengalami penurunan dari masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan sebesar Rp42 triliun
Lebih lanjut Didi menjelaskan alasan penurunan APBD yaitu perubahan pembagian pajak kendaraan bermotor yang kini memberikan 70% kepada kabupaten/kota dan 30% untuk provinsi, berbeda dari pembagian sebelumnya yang lebih menguntungkan provinsi.
“Dengan perubahan ini, potensi pajak kendaraan bermotor yang diterima provinsi turun sekitar Rp5 triliun. Namun, untuk Kabupaten Ciamis, dengan kepemimpinan Herdiat-Yana, ini bisa menjadi peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 100 miliar lebih,” ujarnya.
Didi mengungkapkan bahwa dana bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota mengalami penurunan.
“Sebelumnya di angka Rp7 triliun kini hanya Rp2,4 triliun, oleh sebab itu kabupaten\kota harus lebih mengandalkan PAD mereka,” jelasnya.
Selain membahas anggaran, Didi juga menyatakan dukungannya terhadap pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (Asih) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Meski hasil survei sementara menunjukkan perbedaan yang cukup besar antara pasangan Asih dan pesaingnya Dedi Mulyadi – Erwan, Didi optimis tren dukungan terhadap pasangan Asih terus meningkat.
“Walaupun saat ini survei menunjukkan perbedaan, kami tetap berupaya maksimal. Kami berdoa agar Allah memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat,” kata Didi.
Di tingkat kabupaten, Didi juga menegaskan dukungannya kepada pasangan Herdiat Sunarya-Yana D Putra untuk Pilkada Ciamis.
Menurutnya, keduanya layak melanjutkan kepemimpinan di Ciamis karena dinilai telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Reses yang digelar ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Didi Sukardi sebagai wakil rakyat Jawa Barat, sekaligus membahas isu-isu penting yang akan mempengaruhi kemajuan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. (Nay)**
