dejurnal.com, Garut – Penataan birokrasi melalui rotasi, mutasi, dan promosi jabatan seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat profesionalisme aparatur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, ketika 234 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dilantik secara bersamaan, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: sejauh mana proses pengisian jabatan tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, dan prinsip sistem merit?
Pelantikan yang dilakukan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, pada Jumat (20/11/2026), terhadap 234 aparatur dalam jabatan administrator, pengawas, dan fungsional menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Berdasarkan komposisinya, terdapat 67 pejabat administrator, 132 pejabat pengawas, dan 35 pejabat fungsional. Prosesi pelantikan berlangsung di Lapangan Tenis, Pendopo Bupati Garut.
Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama dalam struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap pejabat yang memperoleh jabatan baru akan membawa kewenangan administratif, tanggung jawab pengelolaan program, pengawasan anggaran, hingga pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Sebab, publik tidak hanya berkepentingan mengetahui siapa yang dilantik dan ditempatkan di mana, tetapi juga berhak mengetahui bagaimana proses penentuan jabatan dilakukan dan apa dasar pertimbangan pemerintah dalam memberikan kepercayaan kepada seseorang.
Pemerhati Kebijakan Publik, Tubagus Yusup, mengatakan saat ditemui dejurnal.com, Minggu (22/11/2026), bahwa penataan birokrasi dalam skala besar tersebut harus menjadi momentum untuk menguji konsistensi Pemerintah Kabupaten Garut dalam menerapkan sistem merit.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuktikan bahwa setiap keputusan promosi dan mutasi memiliki landasan objektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai rotasi, mutasi, dan promosi jabatan hanya menjadi rutinitas administratif yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Publik perlu mengetahui apakah orang-orang yang ditempatkan benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi, prestasi, pengalaman, dan integritasnya,” ungkap Tubagus.
234 Pejabat Dilantik, Seberapa Terukur Proses Seleksinya?
Menurut Tubagus, komposisi 234 pejabat yang dilantik memperlihatkan adanya penataan organisasi dalam skala cukup besar di lingkungan Pemkab Garut.
Sebanyak 67 pejabat administrator memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program organisasi perangkat daerah.
Sebanyak 132 pejabat pengawas bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan, pelaksanaan kebijakan, dan kualitas pelayanan. Sementara itu, 35 pejabat fungsional menjalankan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan profesional sesuai bidang masing-masing.
Ketiga kelompok jabatan tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, menurut Tubagus, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pelantikan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Penjelasan mengenai indikator dan proses penilaian juga perlu disampaikan secara terbuka.
Setidaknya ada lima pertanyaan mendasar yang patut dijawab:
1. Apa indikator utama yang digunakan dalam menentukan pejabat yang mendapatkan promosi maupun mutasi?
2. Apakah seluruh pejabat telah melalui evaluasi kompetensi, potensi, dan kinerja?
3. Bagaimana kesesuaian latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian dengan jabatan baru?
4. Apakah rekam jejak kedisiplinan dan integritas menjadi bagian dari pertimbangan?
5. Apakah tersedia dokumen pertimbangan dan hasil penilaian yang menjadi dasar penempatan masing-masing pejabat?
“Keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat tidak hanya melihat hasil akhir berupa pelantikan, tetapi juga memahami proses yang melatarbelakangi setiap keputusan. Jabatan publik harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang jelas, bukan sekadar keputusan yang tidak dapat diuji secara objektif,” ujarnya.
Sistem Merit Jangan Berhenti Menjadi Slogan Birokrasi
Salah satu persoalan mendasar dalam penataan birokrasi adalah konsistensi penerapan sistem merit.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas sebagai unsur penting dalam manajemen ASN.
Prinsip tersebut menghendaki agar pengelolaan aparatur dilakukan secara profesional dan objektif, mulai dari pengembangan karier, penilaian kinerja, hingga pengisian jabatan.
Dengan demikian, promosi dan mutasi tidak semestinya hanya didasarkan pada kebutuhan mengisi struktur organisasi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa aparatur yang diberikan jabatan mempunyai kapasitas untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Tubagus mengingatkan bahwa sistem merit jangan hanya menjadi slogan yang terdengar baik dalam dokumen perencanaan maupun pidato pejabat.
“Sistem merit jangan hanya menjadi lipstik birokrasi. Kalau pemerintah benar-benar menerapkan meritokrasi, seharusnya ada indikator yang jelas, penilaian yang objektif, dan dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aparatur yang memiliki kompetensi dan prestasi justru tidak memperoleh kesempatan yang semestinya,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui bagaimana prinsip merit diterapkan dalam pelantikan 234 pejabat tersebut.
Apakah pejabat yang mendapatkan jabatan baru sudah memenuhi persyaratan kompetensi? Apakah penempatan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja? Apakah terdapat mekanisme penilaian yang objektif? Apakah proses pengisian jabatan telah mengikuti ketentuan serta memperoleh pertimbangan atau persetujuan instansi berwenang apabila dipersyaratkan?
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rekam Jejak Hukum dan Integritas Pejabat Jangan Diabaikan
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Tubagus adalah pentingnya penelusuran rekam jejak hukum dan integritas aparatur, baik pejabat setingkat eselon II, III, maupun IV.
Menurutnya, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada seorang pejabat, semakin besar pula tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam pemerintahan yang mengedepankan prinsip antikorupsi, integritas tidak boleh hanya menjadi persyaratan formal. Integritas harus tercermin dalam perilaku, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan.
Karena itu, penelusuran rekam jejak 234 pejabat perlu dilakukan berdasarkan sumber resmi dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Beberapa aspek yang dapat ditelusuri antara lain:
– Rekam jejak hukum: putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara hukum dan telah memiliki status yang jelas.
– Informasi penanganan perkara: data resmi dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dengan memperhatikan status hukum masing-masing individu.
– Riwayat disiplin ASN: keputusan hukuman disiplin yang telah ditetapkan melalui mekanisme resmi, termasuk dokumen terkait Majelis Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin (MP3D) apabila relevan.
– Hasil pemeriksaan: catatan pemeriksaan lembaga pengawasan yang dapat diakses sesuai ketentuan.
– Kepatuhan administrasi: pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat yang masuk kategori wajib lapor.
Tubagus menegaskan bahwa penelusuran tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Seseorang yang pernah menjadi saksi, dipanggil untuk dimintai keterangan, atau diperiksa dalam suatu perkara tidak otomatis dapat dianggap melakukan tindak pidana.
Status hukum harus dibedakan secara jelas antara saksi, terperiksa, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Asas praduga tak bersalah dan hak setiap individu untuk memberikan klarifikasi harus tetap dihormati.
“Yang perlu kita dorong adalah pemeriksaan rekam jejak berdasarkan fakta dan dokumen resmi. Jangan sampai ada aparatur yang dirugikan oleh informasi yang tidak benar, tetapi jangan pula aspek integritas diabaikan ketika seseorang diberikan kewenangan publik,” katanya.
LHKPN, Ukuran Kepatuhan yang Perlu Diperiksa
Selain rekam jejak hukum dan disiplin, kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun transparansi pemerintahan.
Melalui LHKPN, masyarakat dapat mengakses informasi harta kekayaan penyelenggara negara yang memiliki kewajiban melapor sesuai ketentuan.
Tubagus memandang perlu dilakukan penelusuran terhadap status kepatuhan LHKPN pejabat di antara 234 orang yang dilantik dan termasuk kategori wajib lapor.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:
1. Kepatuhan penyampaian LHKPN sesuai kewajiban.
2. Ketepatan waktu pelaporan.
3. Konsistensi pelaporan harta kekayaan dari tahun ke tahun.
4. Kesesuaian informasi yang disampaikan dengan ketentuan pelaporan.
Ia mengingatkan bahwa perubahan harta kekayaan tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi perubahan nilai kekayaan seseorang.
Namun, kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab pejabat publik.
“Transparansi harta kekayaan penting sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Kita ingin memastikan bahwa pejabat yang diberikan kewenangan juga memiliki komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Jabatan Strategis di OPD, Pengawasan Anggaran Harus Diperketat
Sorotan berikutnya adalah penempatan pejabat pada sejumlah perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Beberapa OPD yang menjadi perhatian antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Distarkim), Dinas Pendidikan, Bapenda, RSUD dr. Slamet, DPMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Inspektorat Daerah.
Masing-masing memiliki ruang lingkup kewenangan yang membutuhkan profesionalisme, transparansi, dan pengawasan ketat.
1. Dinas PUPR dan Distarkim: Infrastruktur dan Belanja Pembangunan
Dinas PUPR dan Distarkim memiliki tanggung jawab penting dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur daerah.
Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, hingga penataan kawasan permukiman dan perumahan.
Sektor ini memiliki konsekuensi anggaran yang besar sehingga membutuhkan perencanaan matang, pengawasan kualitas pekerjaan, transparansi pengadaan, serta pengendalian potensi penyimpangan.
Pejabat yang ditempatkan harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2. Dinas Pendidikan: Pengelolaan Anggaran dan Mutu Pendidikan
Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Garut.
Tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur sekolah, tetapi juga pengelolaan program pendidikan, pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), PKBM, revitalisasi sekolah, hingga peningkatan mutu pembelajaran.
Persoalan tata kelola pendidikan membutuhkan pejabat yang memahami regulasi, memiliki kemampuan pengawasan, serta mampu memastikan anggaran pendidikan tepat sasaran.
Transparansi menjadi penting agar berbagai persoalan pendidikan tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang terukur.
3. Bapenda: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Bapenda memiliki peran penting dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Pengelolaan pajak dan retribusi membutuhkan sistem administrasi yang transparan, pengawasan yang kuat, serta integritas aparatur.
Pejabat yang menduduki posisi strategis di Bapenda harus mampu meningkatkan pendapatan daerah tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
4. RSUD dr. Slamet: Tata Kelola BLUD dan Pelayanan Kesehatan
RSUD dr. Slamet merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Tata kelola rumah sakit, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengadaan kebutuhan medis, pelayanan pasien, hingga pengelolaan sumber daya manusia membutuhkan pengawasan yang profesional.
Penempatan pejabat harus mempertimbangkan kompetensi manajerial dan pemahaman terhadap tata kelola pelayanan kesehatan.
5. DPMD: Pengawasan Pemerintahan Desa dan Dana Desa
DPMD memiliki posisi strategis dalam pembinaan pemerintahan desa, penguatan kelembagaan desa, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa.
Besarnya jumlah desa di Kabupaten Garut membuat fungsi pembinaan dan pengawasan menjadi sangat penting.
Pejabat yang ditempatkan harus mampu memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
6. Dinas Sosial: Ketepatan Sasaran Bantuan dan Perlindungan Masyarakat
Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam pelayanan sosial, penanganan masyarakat rentan, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Termasuk program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pelayanan jaminan kesehatan sesuai skema yang berlaku, serta program Lapad Ruhama.
Tantangan utamanya adalah memastikan bantuan tepat sasaran, data penerima akurat, dan masyarakat yang membutuhkan tidak terabaikan.
7. Dinas Kesehatan: Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Program
Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, penguatan fasilitas kesehatan, program kesehatan preventif, serta pembinaan puskesmas.
Pejabat yang diberikan amanah harus mampu memastikan program kesehatan berjalan efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
8. Inspektorat Daerah: Independensi Pengawasan Internal
Inspektorat Daerah memiliki kedudukan penting dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan.
Lembaga ini diharapkan mampu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mencegah penyimpangan, serta mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Karena itu, kompetensi, integritas, dan independensi pengawasan menjadi aspek yang sangat penting.
Tubagus menegaskan, penempatan pejabat pada OPD strategis harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat.
“Setiap pejabat harus mampu menunjukkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan. Publik juga perlu mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan dan rekomendasi auditor ditindaklanjuti, sepanjang informasi tersebut terbuka untuk masyarakat,” tandasnya.
Bupati dan BKD Harus Menjelaskan Dasar Penempatan Pejabat
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam manajemen ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut memiliki peran dalam pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian.
Tubagus menilai, Kepala BKD Garut, Kristanti Wahyuni, perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan dan mekanisme yang dilalui sebelum pelantikan 234 pejabat tersebut.
Ada sejumlah pertanyaan yang menurutnya patut dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Pertama, apakah seluruh pejabat yang dilantik telah melalui penilaian kompetensi sesuai persyaratan jabatan?
Kedua, apakah rekam jejak kinerja dan kedisiplinan menjadi bagian dari pertimbangan promosi maupun mutasi?
Ketiga, bagaimana mekanisme pemeriksaan integritas dan informasi perkara hukum yang relevan dengan tugas kedinasan?
Keempat, apakah pemerintah memiliki dokumen dasar pertimbangan penempatan masing-masing pejabat?
Kelima, bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi setelah 234 pejabat tersebut mulai menjalankan tugas di tempat baru?
Keenam, apakah Pemerintah Kabupaten Garut bersedia membuka informasi mengenai proses pengisian jabatan kepada masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik?
Menurut Tubagus, jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penataan birokrasi tidak sekadar menghasilkan pergantian pejabat, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pemerintahan.
Transparansi Bukan Berarti Menelanjangi Privasi ASN
Tubagus juga menegaskan bahwa tuntutan transparansi tidak berarti pemerintah harus membuka seluruh data pribadi aparatur kepada masyarakat.
Ada batasan mengenai informasi kepegawaian dan data pribadi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Namun, informasi mengenai mekanisme pengisian jabatan, persyaratan, indikator penilaian, dasar kebijakan, serta pertanggungjawaban penggunaan kewenangan merupakan hal yang patut dijelaskan sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.
Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya tidak menjadikan alasan kerahasiaan data pribadi sebagai penghalang untuk menjelaskan kebijakan pengisian jabatan.
“Keterbukaan informasi bukan berarti pemerintah harus membuka dan menelanjangi seluruh data pribadi aparatur. Ada mekanisme dan ketentuan yang mengaturnya. Tetapi informasi mengenai dasar kebijakan, mekanisme seleksi, persyaratan jabatan, dan pertanggungjawaban kewenangan harus bisa dijelaskan kepada masyarakat,” tambahnya.
Merawat Talenta Tidak Cukup dengan Mengganti Jabatan
Pada akhirnya, pelantikan 234 pejabat seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas birokrasi Kabupaten Garut secara menyeluruh.
Merawat talenta ASN bukan sekadar menempatkan seseorang pada posisi baru. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu mengembangkan kompetensi, memberikan kesempatan karier secara adil, menghargai prestasi, serta memastikan integritas menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan.
Jangan sampai aparatur yang memiliki kompetensi dan kinerja baik kehilangan kepercayaan terhadap sistem karier karena tidak mengetahui ukuran objektif yang digunakan dalam promosi jabatan.
Sebaliknya, pejabat yang memperoleh kepercayaan harus membuktikan kapasitasnya melalui hasil kerja, kepatuhan terhadap hukum, transparansi pengelolaan anggaran, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kualitas birokrasi tidak dapat diukur dari banyaknya pejabat yang dilantik, megahnya prosesi pelantikan, atau seringnya terjadi pergantian posisi.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah pelayanan publik semakin baik, pembangunan semakin efektif, anggaran semakin akuntabel, dan masyarakat semakin merasakan kehadiran pemerintah.
Tubagus menegaskan bahwa pengawasan terhadap proses rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pemerintahan, bukan tuduhan terhadap individu tertentu.
“Publik tidak hanya membutuhkan pejabat baru, tetapi membutuhkan pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, dan berintegritas. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, siapa pun yang mendapatkan jabatan harus siap diuji melalui kinerja dan integritasnya,” pungkas Tubagus.
Sebab, meritokrasi tidak boleh berhenti sebagai slogan, talenta tidak boleh dikalahkan oleh kedekatan, dan jabatan publik tidak boleh kehilangan makna sebagai amanah untuk melayani rakyat.
Kini, publik menanti keberanian Pemkab Garut untuk membuktikan bahwa rotasi dan promosi 234 pejabat tersebut benar-benar menjadi bagian dari reformasi birokrasi, bukan sekadar pergantian posisi dalam lingkaran kekuasaan.***Willyesha

















