Dejurnal.com, Garut – Viralnya video aksi razia warung saat puasa di media sosial, Aliansi Umat Islam (AUI) Kabupaten Garut menggelar audensi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Garut, dibuka Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, Jum’at (14/3/2025).
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, didampingi Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati Putri Karlina serta para kepala SKPD, menerima keluhan terhadap maraknya warung yang masih beroperasi di siang hari selama bulan suci.
Aliansi menilai hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma agama, tetapi juga mengganggu kekhusyukan ibadah umat Islam. Para perwakilan aliansi menuntut agar Pemkab Garut segera bertindak tegas demi menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.
Namun, suasana yang awalnya kondusif berubah menjadi tegang ketika salah satu perwakilan AUI Habib Basim Alhabsyi sedang menyampaikan pendapatnya dipotong oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin sehingga membuat Habib Basim Alhabsyi langsung keluar meninggalkan ruang paripurna DPRD Kabupaten Garut.
Situasi makin memanas ketika Bupati dan Wakil Bupati Garut menyatakan harus meninggalkan ruang audiensi lebih awal karena agenda mendesak di Kecamatan Bungbulang. Pernyataan ini sontak memicu kekecewaan di kalangan anggota Aliansi Umat Islam yang merasa bahwa aspirasi mereka belum sepenuhnya didengar.
Komisi III DPRD Garut Dorong Penggalian Potensi Agar PAD Meningkat
“Kami datang dengan harapan adanya solusi konkret, bukan malah ditinggalkan begitu saja,” salah satu perwakilan Aliansi Umat Islam, Surya Panunggal dengan nada kecewa karena belum merasa belum sepenuhnya aspirasi disampaikan.
Tensi semakin meningkat ketika beberapa anggota aliansi mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini.
Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin berupaya meredakan situasi dengan menjelaskan bahwa agenda yang harus dihadiri bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda. Sayangnya, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh pihak aliansi, yang menilai bahwa permasalahan ini juga memiliki urgensi tinggi bagi masyarakat.
Ketegangan sempat memuncak, namun akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan dialog pada kesempatan berikutnya. Pemerintah daerah berjanji akan mencari solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan bersama tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut.***Red
