Dejurnal, Ciamis,- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis memastikan siap melaksanakan aturan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait periodisasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025, yang mengubah mekanisme kenaikan pangkat dari sebelumnya hanya 6 kali dalam setahun, kini menjadi 12 kali dalam setahun atau setiap bulan.
Kepala BKPSDM Ciamis, Ai Rusli Suargi, S.STP., M.Si., melalui Kabid Pengembangan Karier, Mutasi, dan Kepangkatan, Widiya Pranata, menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan amanat regulasi yang wajib diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah maupun instansi pusat.
“Mulai Oktober 2025, kenaikan pangkat PNS tidak lagi menumpuk hanya pada periode tertentu. Kini, setiap bulan bisa diajukan sesuai persyaratan. BKPSDM Ciamis sudah menindaklanjutinya dengan sosialisasi ke seluruh SKPD dan pengelola kepegawaian di tiap perangkat daerah,” ungkap Widiya, Selasa (23/9/2025).
Menurut Widiya, kebijakan baru dapat berjalan mulus karena proses administrasi sudah terdigitalisasi melalui aplikasi resmi BKN, yakni SIASN yaitu Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara .
“Selama dokumen persyaratan lengkap, usulan kenaikan pangkat bisa langsung diverifikasi dan diajukan secara digital. Dengan sistem ini, distribusi SK pangkat juga lebih cepat. Bahkan, PNS bisa menerima SK satu bulan sebelum terhitung mulai tanggal (tmt) pangkat sehingga gaji baru dapat langsung disesuaikan,” jelasnya.
Widiya menilai kebijakan tersebut memberikan banyak keuntungan, terutama dalam pengembangan karier PNS. Jika sebelumnya pejabat fungsional harus menunggu periode tertentu, kini mereka bisa mengusulkan kenaikan pangkat segera setelah memenuhi persyaratan angka kredit dan penilaian kinerja paling rendah berpredikat “BAIK” selama 2 (dua) tahun terakhir.
“Bagi jabatan fungsional, aturan ini sangat positif. Tidak perlu menunggu April atau Oktober lagi, begitu syarat terpenuhi langsung bisa diajukan bulan berikutnya. Hal ini mempercepat pengembangan karier untuk jabatan fungsional,” terangnya
Untuk pejabat struktural, kebijakan juga berdampak signifikan. Misalnya, ketika seorang PNS mendapat promosi jabatan, jika memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dapat diusulkan kenaikan pangkatnya tanpa harus menunggu periode tertentu.
Meski periodisasi berubah, Widiya menegaskan bahwa syarat administrasi kenaikan pangkat tidak mengalami perubahan. Beberapa persyaratan utama antara lain, SK pangkat terakhir, penilaian kinerja dua tahun terakhir dengan predikat minimal “Baik”, Ijazah terakhir (jika relevan), serta penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional.
“Kenaikan pangkat bukan berarti setiap bulan PNS bisa naik pangkat begitu saja. Prinsipnya tetap, ada masa kerja minimal empat tahun untuk reguler, ada angka kredit untuk fungsional, dan ada syarat minimal masa kerja untuk struktural. Jadi aturannya lebih fleksibel, tapi tetap disiplin,” katanya
Lebih lanjut Widiya mengimbau seluruh ASN agar memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mendukung pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme.
“Kami dorong PNS Kabupaten Ciamis untuk mempersiapkan dokumen dengan tertib dan memanfaatkan aplikasi digital yang sudah tersedia,” tuturnya.
Dikatakan Widiya kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan atas kinerja, bukan sekadar formalitas.
“Dengan aturan baru ini, kami berharap proses karier PNS lebih transparan, cepat, dan akuntabel,” pungkasnya (Nay Sunarti)
