Dejurnal, Ciamis,- Perseteruan hukum antara Nita Nur Istiqomah dan mantan suaminya, Heri Fajar Gumilar, memasuki babak baru. Setelah bergulir di Pengadilan Agama (PA) Ciamis terkait harta gono-gini, kini sengketa perceraian keduanya merambah pada persoalan hak asuh anak.
Heri resmi mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Rabu (24/9/2025), dengan Heri bertindak sebagai penggugat.
Saat ini, kedua anak hasil pernikahan Heri dan Nita tinggal bersama nenek dari pihak ibu. Meski demikian, secara administrasi, anak-anak tersebut masih tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Heri.
Heri menegaskan bahwa sejak awal ia memikul tanggung jawab penuh atas kebutuhan anak-anaknya, baik pendidikan maupun kesehatan.
Bahkan, ia mengklaim telah menyiapkan asuransi pendidikan jangka panjang melalui program EduPlan BCA dan BNI Pendidikan senilai Rp300 juta, berlaku hingga anak berusia 28 tahun.
“Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya tidak ingin di kemudian hari terjadi perebutan atau penyalahgunaan hak. Dari dulu sampai sekarang, seluruh biaya anak tetap saya yang menanggung,” ujar Heri, Senin (22/9/2025).
Selain kebutuhan harian, Heri juga menyebut adanya kesepakatan pembagian aset untuk menunjang kebutuhan anak, termasuk kendaraan. Namun, menurutnya, kesepakatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Dulu ada kesepakatan kendaraan bisa dipakai untuk keperluan anak, tapi kenyataannya hanya berjalan sebentar. Setelah itu, tidak lagi sesuai perjanjian,” ungkapnya.
Heri mengaku sempat mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk menyewa pengasuh, sebelum akhirnya mempercayakan pengasuhan sementara kepada nenek dari pihak ibu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa perlu memastikan hak asuh anak diputuskan secara hukum.
“Keputusan menitipkan anak ke neneknya dulu karena saya percaya kasih sayang keluarga. Tapi demi kepastian hukum dan masa depan anak, saya ajukan gugatan hak asuh ini. Saya hanya ingin hak asuh berada di tangan saya agar pendidikan dan kesehatan anak lebih terjamin,” tegasnya.
Dengan langkah hukum tersebut, Heri berharap ada kejelasan yang kuat terkait hak asuh anak, sehingga tidak lagi menimbulkan perdebatan maupun penyalahgunaan di kemudian hari. (Nay Sunarti)
