Dejurnal.com, Garut — Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Golkar, H. Imat Rohimat, S.IP., M.M., melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Desa Salam Nunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh desa, serta simpatisan dari berbagai wilayah di Kecamatan Leles,Senin (13/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, H. Imat Rohimat menjelaskan bahwa agenda reses kali ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dan permasalahan di tingkat desa. Meski sebagian besar usulan biasanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pada kesempatan ini muncul pula berbagai aspirasi sosial dan tenaga kerja yang cukup menarik perhatian.
Isu Tenaga Kerja: Perusahaan Dinilai Diskriminatif terhadap Pekerja Laki-Laki.
Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh warga adalah keluhan mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja di beberapa perusahaan di wilayah Leles, yang dinilai lebih memprioritaskan pekerja perempuan.
Menurut warga, kondisi ini menimbulkan ketimpangan kesempatan kerja bagi para laki-laki di sekitar wilayah tersebut.
“Warga meminta agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Leles tidak hanya menerima pekerja perempuan. Di sini banyak laki-laki yang juga membutuhkan pekerjaan. Dewan diharapkan bisa menyampaikan hal ini kepada pihak perusahaan,” jelas H. Imat Rohimat saat menanggapi aspirasi tersebut.
Beliau menegaskan bahwa hal ini akan menjadi catatan penting untuk disampaikan kepada instansi dan pihak perusahaan terkait, agar kebijakan rekrutmen tenaga kerja lebih berkeadilan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga tanpa memandang gender.
Permasalahan Perangkat Desa dan Registrasi ke BLK.
Selain itu, muncul pula aspirasi dari perangkat desa yang ingin terdaftar di Balai Latihan Kerja Masyarakat (BLKM). Meskipun hal tersebut sebenarnya menjadi ranah Komisi 1 DPRD Garut, H. Imat Rohimat yang saat ini berada di Komisi 2 tetap menampung aspirasi tersebut untuk diteruskan kepada rekan-rekan di komisi terkait.
Beliau menjelaskan pentingnya registrasi dan legalitas perangkat desa di lembaga pelatihan resmi, terutama karena adanya kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan yang memungkinkan lulusan sarjana untuk mengikuti program magang berskala nasional.
Dengan terdaftarnya perangkat desa di BLK atau Dinas Tenaga Kerja, maka setiap kegiatan pelatihan maupun magang akan tercatat secara resmi dan dapat mendukung pengembangan kapasitas aparatur desa.
“Sekarang sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat yang memberi peluang bagi lulusan sarjana untuk magang. Jadi, agar kegiatan pelatihan mereka diakui, harus terdaftar di BLK atau Disnaker,” ungkapnya.
Solusi Krisis Air Bersih : Program Pipanisasi untuk Desa Salam Nunggal.
Selain persoalan tenaga kerja dan perangkat desa, krisis air bersih di Desa Salam Nunggal juga menjadi perhatian utama. Warga mengeluhkan kesulitan memperoleh air bersih terutama saat musim kemarau.
Menanggapi hal tersebut, H. Imat Rohimat menyampaikan bahwa program pipanisasi untuk wilayah tersebut sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2026.
“Desa Salam Nunggal memang mengalami krisis air bersih. Tapi alhamdulillah, untuk tahun 2026 sudah dianggarkan program pipanisasi melalui SIPD. Jadi insya Allah akan segera direalisasikan,” jelasnya.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi warga Salam Nunggal dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk rumah tangga dan kegiatan sehari-hari.
Pesan untuk Konstituen dan Harapan dari Fraksi Golkar.
Dalam kesempatan reses tersebut, H. Imat Rohimat juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan simpatisan Partai Golkar yang telah hadir dan aktif menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan reses bukan hanya formalitas, melainkan wadah penting bagi wakil rakyat untuk mendengar dan menyalurkan suara masyarakat secara langsung.
“Tema reses hari ini adalah Menyerap Inspirasi Masyarakat untuk Kemajuan Baru. Kami ingin setiap usulan dari warga menjadi bahan pertimbangan nyata dalam kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa aspirasi yang diterima dari perwakilan setiap desa di Kecamatan Leles akan dikaji dan dibawa ke forum DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai bidang dan kewenangannya masing-masing.
Reses yang dilakukan oleh H. Imat Rohimat, S.IP., M.M. kali ini menunjukkan komitmen nyata dalam memperjuangkan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih.
Melalui kegiatan ini, masyarakat Leles mendapatkan ruang terbuka untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan harapan secara langsung kepada wakil mereka di parlemen.
Dengan semangat “Menyerap Inspirasi Masyarakat untuk Kemajuan Baru”, Fraksi Golkar melalui H. Imat Rohimat menegaskan perannya sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.***Willy