Ciamis, deJurnal,- Pemerintah Kabupaten Ciamis mengawali tahun 2026 dengan langkah konsolidasi menyeluruh.
Bupati Ciamis Dr. H Herdiat Sunarya memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) internal Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang digelar di Gedung KH Irfan Hielmi, Kamis (15/1/2026).
Rakor tersebut juga guna memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, dan memastikan arah kebijakan daerah selaras dengan agenda nasional.
Rakor dihadiri jajaran lengkap pimpinan daerah, mulai dari asisten daerah, staf ahli bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, hingga kepala desa dan lurah se-Kabupaten Ciamis.
Dalam arahannya, Bupati Herdiat menyampaikan apresiasi atas soliditas dan kinerja jajaran Pemkab Ciamis yang dinilai mampu menjaga ritme kerja pemerintahan di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan.
“Saya mengapresiasi kerja keras bapak dan ibu sekalian. Dengan keterbatasan yang ada, kita tetap bisa bekerja optimal dan meraih capaian yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi ini harus terus dijaga,” ujar Bupati.
Memasuki pembahasan strategis, Herdiat menyoroti kondisi cuaca ekstrem yang masih berpotensi melanda wilayah Kabupaten Ciamis.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan bencana harus menjadi perhatian bersama, khususnya bagi pemerintah kecamatan dan desa sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Camat dan kepala desa diminta untuk aktif melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu waspada dan siap menghadapi potensi bencana alam.
“Kewaspadaan tidak boleh kendor. Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.
Selain isu kebencanaan, Herdiat juga menekankan pentingnya percepatan dan dukungan penuh terhadap program prioritas nasional tahun 2026, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, serta Cek Kesehatan Gratis.
Hingga Januari 2026, tercatat 167 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Kabupaten Ciamis, dengan 133 SPPG di antaranya telah beroperasi aktif.
Program MBG dinilai strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini, menekan angka stunting, serta mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045.
Untuk mendukung keberlangsungan MBG, program KDMP diarahkan sebagai pusat penyedia bahan pangan pokok bagi SPPG. Saat ini, 161 desa tercatat sedang dalam tahap pembangunan KDMP dan diwajibkan berada di lokasi yang mudah diakses, khususnya di jalur-jalur protokol.
Sementara itu, terkait Cek Kesehatan Gratis, Herdiat meminta jajaran kewilayahan untuk terus meningkatkan edukasi dan ajakan kepada masyarakat. Tingkat partisipasi warga saat ini baru mencapai 37 persen, masih di bawah ketentuan minimal 40 persen.
“Ini layanan gratis untuk masyarakat. Terus dorong partisipasi warga agar target bisa tercapai,” ujarnya.
Menutup arahannya, Herdiat kembali menegaskan bahwa pelayanan dasar merupakan kewajiban utama pemerintah daerah, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
Di Kabupaten Ciamis terdapat lebih dari 700 sekolah, dengan 32 sekolah di antaranya masuk kategori rusak berat dan membutuhkan penanganan serius serta bertahap.
Ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintah daerah agar memberikan pelayanan publik secara adil, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Semua masyarakat harus dilayani dengan baik, dilindungi, dan diayomi,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
