Ciamis, deJurnal – Pemerintah Kabupaten Ciamis resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sebagai langkah strategis dalam penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika regulasi nasional serta mampu meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
Penetapan Perda tersebut merupakan komitmen Pemkab Ciamis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien, proporsional, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis, Muhammad Iskandar, S.STP., M.Si, menyampaikan perubahan yang diatur dalam Perda tersebut tidak menyentuh tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara substansial, melainkan berfokus pada penyesuaian nomenklatur kelembagaan.
“Perubahan ini merupakan hasil evaluasi kelembagaan, termasuk evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara umum, tupoksi perangkat daerah tetap sama, hanya nomenklaturnya yang disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru,” ujarnya saat ditemui di kantornya. Kamis (15/01/2026)
Menurut Iskandar, perubahan Perda dilatar belakangi oleh kebutuhan harmonisasi dengan sejumlah regulasi, di antaranya Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Permenperin Nomor 17 Tahun 2018 terkait perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
Selain aspek regulasi, evaluasi kelembagaan ini juga bertujuan memastikan struktur organisasi perangkat daerah tetap proporsional, efisien, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2025, tercatat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami penyesuaian nomenklatur, yaitu:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
Sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Perubahan ini menandai integrasi fungsi perencanaan pembangunan dengan riset dan inovasi daerah.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (DPUTRP)
Sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP).
Penyesuaian dilakukan untuk penyeragaman istilah “tata ruang” tanpa mengubah layanan dasar maupun tupoksi.
3. Dinas Ketenagakerjaan
Sebelumnya Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP)
Sebelumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP).
Perubahan ini memperkuat peran daerah dalam pengembangan sektor perindustrian.
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sebelumnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda), dengan tetap menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
Lebih lanjut Iskandar menjelaskan, perubahan nomenklatur Bappeda menjadi BAPPERIDA mencerminkan pergeseran paradigma perencanaan pembangunan daerah menuju evidence-based policy atau kebijakan berbasis data dan bukti.
“Perencanaan pembangunan kini diarahkan pada pemanfaatan data, riset terapan, dan penguatan inovasi kebijakan agar program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, Iskandar menambahkan ada penyesuaian struktur organisasi BAPPERIDA, salah satunya dengan perubahan Bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
“Pelaksanaan fungsi riset dan inovasi daerah berada dalam pembinaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga kebijakan riset daerah tetap selaras dengan kebijakan riset nasional,” tambahnya.
Iskandar menegaskan penyesuaian nomenklatur OPD tidak berdampak pada pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah tetap menjalankan fungsi dan kewenangan sebagaimana sebelumnya.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Pelayanan tetap berjalan normal. Penataan kelembagaan ini justru memperkuat kinerja pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
