Ciamis, deJurnal,- Ketimpangan antara data resmi pemerintah dan kondisi nyata di lapangan menjadi sorotan serius Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Asep Rahmat saat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tingkat Kecamatan Pamarican, Senin (2/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, H. Asep mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sejumlah sekolah dasar di Pamarican yang dinilai rusak berat dan tidak layak digunakan.
Temuan di lapangan itu dinilai tidak sejalan dengan data resmi yang menyebutkan banyak sekolah di Kabupaten Ciamis berada dalam kondisi baik.
“Berdasarkan survei dan laporan kementerian, banyak sekolah di Ciamis dinyatakan layak. Namun ketika kita turun langsung ke lapangan, faktanya masih ada sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, beberapa bangunan sekolah bahkan terpaksa dirobohkan karena kondisi fisiknya sudah membahayakan keselamatan siswa.
Dikatakan Asep perbedaan data tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat penanganan dan penganggaran perbaikan sekolah.
Menurutnya keterbatasan keuangan daerah tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan sektor pendidikan.
Asep menilai pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Tidak ada artinya program pembangunan lainnya jika anak-anak kita harus belajar di ruang kelas yang tidak aman dan tidak nyaman,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asep mengaitkan persoalan tersebut dengan agenda nasional pembangunan sumber daya manusia, termasuk visi Indonesia Emas.
Asep menuturkan cita-cita melahirkan generasi unggul akan sulit terwujud apabila fasilitas pendidikan dasar belum terpenuhi secara layak.
“Apa artinya anak-anak diberi makanan bergizi jika gedung sekolahnya hampir roboh?” ujarnya.
Dalam reses tersebut terungkap pula bahwa dari 14 desa di Kecamatan Pamarican, aspirasi masyarakat masih didominasi oleh usulan pembangunan infrastruktur umum. Sementara usulan yang menyentuh langsung sektor pendidikan dan kesehatan dinilai masih relatif minim.
Asep berharap, ke depan terdapat perbaikan dalam pendataan kondisi sekolah serta keseimbangan dalam perencanaan pembangunan.
Asep mendorong agar data lapangan dijadikan rujukan utama dalam menentukan kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan.
Melalui momentum reses tersebut Asep mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap dunia pendidikan. Pembangunan daerah harus didasarkan pada kondisi riil, bukan semata-mata laporan administratif.
“Kita ingin membangun Ciamis berdasarkan fakta di lapangan, agar anak-anak kita benar-benar mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak, aman, dan manusiawi,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
