CIAMIS, deJurnal — Pemerintah Kabupaten Ciamis bergerak cepat mengantisipasi potensi krisis akibat fenomena El Nino 2026 dengan memperkuat sistem irigasi dan menyiapkan cadangan pangan berbasis lokal.
Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) tingkat daerah yang dipimpin Bupati Ciamis di Aula Sekretariat Daerah, Kamis (02/04/2026).
Rakor yang dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, hingga Camat se-Kabupaten Ciamis ini menjadi forum konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan panjang yang diprediksi berlangsung April hingga Oktober 2026.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam arahannya menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran pemerintah daerah menghadapi fenomena El Nino ekstrem atau yang kerap disebut “El Nino Godzilla”.
“Pengelolaan sumber daya air harus dipastikan optimal. Sistem irigasi jangan sampai terganggu, karena ini menyangkut langsung ketahanan pangan masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong pemanfaatan seluruh potensi sumber air, termasuk Sungai Ciseel di Kecamatan Purwadadi, sebagai alternatif suplai air bagi lahan pertanian.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR dan
Kementerian Pertanian, juga perlu diperkuat, termasuk dalam pembangunan sumur air di wilayah terdampak kekeringan.
Tidak hanya fokus pada sektor pertanian, Bupati Herdiat juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan daerah.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak bergantung pada beras semata, melainkan mulai mengoptimalkan potensi pangan lokal seperti singkong, ubi, dan talas.
“Cadangan pangan harus disiapkan sejak sekarang. Kita harus dorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, potensi bencana lain seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran permukiman juga menjadi perhatian serius.
Bupati meminta seluruh instansi terkait seperti BPBD, Damkar, PDAM, dan Tagana meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat di lapangan.
Selain itu, isu efisiensi anggaran dan energi turut menjadi pembahasan.
Pemerintah daerah diminta melakukan pengendalian belanja, termasuk menjaga proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, serta menerapkan pola kerja Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) secara selektif sesuai kebutuhan.
Rakoor juga menegaskan pentingnya sinkronisasi program strategis nasional di daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Desa Mandiri Pangan (KDMP), dan Sekolah Rakyat agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Mengakhiri arahannya, Bupati Herdiat menekankan pentingnya gerak cepat, responsif, dan koordinasi hingga tingkat paling bawah.
“Secepatnya para camat menyampaikan hasil rakor ini kepada kepala desa, RT, RW, hingga masyarakat. Kita harus bergerak bersama dan terkoordinasi,” tandasnya.
Melalui langkah tersebut, Herdiat berharap mampu meminimalkan dampak El Nino sekaligus memastikan stabilitas pangan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat tetap terjaga. (Nay Sunarti)
