CIAMIS, deJurnal – Momentum Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384 dimanfaatkan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya untuk meluruskan berbagai informasi yang belakangan beredar di ruang publik terkait tuduhan korupsi APBD Kabupaten Ciamis senilai Rp190 miliar.
Di hadapan unsur Forkopimda, jajaran ASN, tokoh masyarakat, serta ribuan peserta upacara yang memadati halaman Pendopo Bupati Ciamis, Kamis (11/6/2026).
Bupati menyampaikan klarifikasi secara terbuka sekaligus menantang pihak yang menuding dirinya terlibat korupsi untuk membuktikannya melalui jalur hukum.
“Kalau memang ada bukti saya korupsi, silakan tempuh jalur hukum. Saya siap menghadapi dan membuktikan. Jangan membangun opini yang menyesatkan masyarakat tanpa didukung fakta yang benar,” tegas Herdiat.
Bupati mengaku kecewa sekaligus geram karena isu tersebut berkembang luas tanpa didukung data dan fakta yang utuh. Bahkan, dirinya ikut dituding sebagai pelaku korupsi dalam narasi yang beredar di media sosial.
Bupati menegaskan hingga saat ini tidak ada satu pun temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan dirinya terlibat tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai kepala daerah.
“Tidak ada temuan BPK RI pada tahun 2024 terkait korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang. Semua tuduhan yang diarahkan kepada saya tidak benar,” ujarnya.
Menurutnya, angka Rp190 miliar yang ramai diperbincangkan publik merupakan kesalahpahaman dalam memahami hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Ia menjelaskan angka tersebut bukan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, melainkan akumulasi rekomendasi hasil audit yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya perbaikan administrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Temuan BPK itu rekomendasi untuk perbaikan administrasi dan tata kelola. Bukan berarti korupsi. Semua daerah yang diperiksa pasti mendapatkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Bupati menuturkan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK telah ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi tersebut telah mencapai sekitar 99 persen.
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan kewajiban pemerintah daerah sekaligus bentuk komitmen dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, bupati kembali mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak pernah bermain-main dengan pengelolaan keuangan daerah.
“Saya selalu ingatkan seluruh OPD, jangan pernah main-main dengan keuangan daerah. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Setiap rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti dan diperbaiki,” tegasnya.
Bupati menilai tuduhan korupsi yang diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak berdasar jika melihat berbagai capaian yang berhasil diraih daerah, termasuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KPK serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, opini WTP bukan penghargaan yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan hasil dari proses audit yang ketat, objektif, dan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“WTP bukan hadiah. Ada proses pemeriksaan yang sangat ketat. Auditor memeriksa laporan keuangan secara detail, termasuk melihat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan sebelumnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, akan sangat sulit bagi suatu daerah untuk mempertahankan opini WTP apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik korupsi yang sistematis sebagaimana dituduhkan.
Karena itu, masyarakat diminta memahami hasil audit BPK secara utuh dan tidak terjebak pada informasi yang dipotong-potong sehingga menimbulkan persepsi yang keliru.
Selain mempertahankan opini WTP, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta membangun budaya kerja berintegritas di seluruh perangkat daerah guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih dan akuntabel.
“Saya tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar aturan. Kalau ada yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau uang rakyat, harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dalam sambutannya, bupati juga menyinggung munculnya opini yang menurutnya lebih bernuansa kepentingan politik daripada berdasarkan fakta.
“Semua ini hanya kepentingan politik. Penyebaran opini seperti ini tidak masuk ke kepala saya dan tidak masuk logika saya,” ujarnya.
Ia bahkan mengaku kecewa terhadap sikap seseorang yang disebut memiliki keinginan menjadi wakil bupati, namun lebih banyak membicarakan persoalan uang dan kepentingan pribadi dibandingkan pengabdian kepada masyarakat.
“Kalau mau menjadi wakil bupati jangan dulu berbicara soal uang. Belum juga menjabat sudah mengurus soal uang. Seharusnya jika ingin menjadi wakil bupati, jangan langsung menggigit, tetapi tunjukkan dulu kemampuan dan pengabdian kepada masyarakat,” sindirnya.
Bupati mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Namun kritik harus dibangun di atas data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami terbuka terhadap kritik. Tetapi mari menjaga ruang publik dengan informasi yang benar, objektif, dan tidak menyesatkan. Jangan sampai kerja keras membangun daerah tercoreng oleh informasi yang tidak utuh,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
