Dejurnal.com,Subang — 28 Oktober 2026, Warga Desa Sawangan, Kabupaten Subang, yang tergabung dalam Warga Peduli Sawangan (WAPESA) dijadwalkan menggelar audiensi di Kantor Desa Sawangan pada Kamis (29/10/2026), pukul 10.00 WIB. Aksi yang diprakarsai WAPESA ketua Hoerudin mendapat dukungan dari empat dusun, yakni Dusun Sawangan, Cihanja, Cibuang, dan Kembang Sari.
Audiensi tersebut bertujuan meminta klarifikasi terkait dugaan dukungan terhadap PT CMM yang disebut-sebut telah memperoleh persetujuan warga, tuntutan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah BYD, serta transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sorotan utama WAPESA tertuju pada klaim persetujuan warga terhadap PT CMM. Warga mempertanyakan dasar pernyataan tersebut karena, menurut informasi yang disampaikan, belum ada musyawarah yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh untuk membahas persoalan dimaksud.
WAPESA meminta Kepala Desa, BPD, LPM, BUMDes, dan Karang Taruna memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai proses pengambilan keputusan, pihak yang dilibatkan, serta dokumen yang menjadi dasar klaim persetujuan tersebut.
Selain itu, WAPESA menyuarakan aspirasi agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pengelolaan limbah BYD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Transparansi BUMDes juga menjadi tuntutan penting. WAPESA mendorong keterbukaan mengenai kegiatan usaha, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban BUMDes agar pengelolaannya dapat diketahui dan diawasi masyarakat sesuai aturan.
Dukungan dari empat dusun tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan ini perlu ditanggapi secara serius melalui dialog terbuka dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, WAPESA berharap pemerintah desa dan seluruh pihak terkait tidak mengabaikan aspirasi masyarakat. Klarifikasi yang transparan diperlukan untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar persetujuan terhadap PT CMM, peluang keterlibatan warga dalam pengelolaan limbah BYD, dan akuntabilitas BUMDes.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari pemerintah desa maupun pihak perusahaan belum diperoleh. Redaksi Smartpolitan Express membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang.***Dudi



















