dejurnal.com, Garut – Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) agar semakin mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu inovasi pelayanan yang dihadirkan adalah program PAJERO (Pelayanan Adminduk Jemput Karorompok), yakni layanan proaktif dengan mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan pelayanan dokumen kependudukan, Rabu(18/11/2026).
Program PAJERO menjadi salah satu langkah konkret Disdukcapil Kabupaten Garut dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah pelosok serta mereka yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pelayanan.
Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga Kartu Identitas Anak (KIA).
Kehadiran PAJERO bukan sekadar memberikan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan, tetapi juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini menghadapi kendala jarak, kondisi fisik, maupun keterbatasan lainnya dalam mengakses pelayanan administrasi.
Lansia, Disabilitas dan Warga Sakit Menjadi Prioritas
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program PAJERO adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus. Mereka di antaranya penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta warga yang sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk mendatangi kantor Disdukcapil.
Bahkan, pelayanan jemput bola ini juga menyasar warga dengan gangguan kesehatan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan pendampingan khusus dalam proses pemenuhan dokumen administrasi kependudukan.
Dengan pola pelayanan langsung ke lokasi warga, Disdukcapil berupaya memastikan bahwa keterbatasan fisik, kondisi kesehatan, maupun faktor usia tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh hak administrasi kependudukannya.
Sebab, dokumen kependudukan bukan hanya sebatas identitas formal, melainkan menjadi salah satu persyaratan penting untuk memperoleh berbagai hak pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta berbagai program pemerintah lainnya.
Permohonan Masyarakat Masih Tinggi, Disdukcapil Lakukan Evaluasi
Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan PAJERO menjadi perhatian tersendiri bagi Disdukcapil Kabupaten Garut. Hingga saat ini, permohonan warga untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung ke rumah atau lokasi tempat tinggal masih terus berdatangan.
Pihak Disdukcapil pun tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, baik dari sisi kebutuhan masyarakat, efektivitas pelayanan, maupun kemampuan pelaksanaan di lapangan.
Dalam keterangannya, pihak Disdukcapil menyampaikan bahwa program PAJERO memang diprioritaskan bagi kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, hingga warga yang sakit, termasuk ODGJ.
“Sementara ini kami sedang melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan PAJERO. Sampai saat ini memang masih banyak permohonan-permohonan warga untuk melakukan pelayanan PAJERO,” ungkapnya.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Garut serta beragamnya kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan dan desa.
Pelayanan Publik Tidak Boleh Berhenti di Balik Meja Kantor
Program PAJERO sekaligus memberikan pesan bahwa pelayanan publik harus mampu menjangkau masyarakat, bukan justru membebani masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan.
Pemerintah daerah dituntut menghadirkan pelayanan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan. Terlebih, bagi masyarakat yang secara fisik maupun sosial memiliki hambatan untuk mengakses fasilitas pelayanan pemerintahan.
Ke depan, keberlanjutan program PAJERO diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan pelayanan jemput bola sesaat, tetapi dapat terus dikembangkan melalui perencanaan yang terukur, penguatan sumber daya petugas, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.
Pemerintah desa juga diharapkan berperan aktif melakukan pendataan warga yang membutuhkan pelayanan khusus sehingga permohonan dapat diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan PAJERO bukan hanya diukur dari berapa banyak dokumen kependudukan yang diterbitkan, tetapi juga dari seberapa besar program tersebut mampu menghadirkan keadilan pelayanan bagi masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan akses administrasi kependudukan.
Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan identitas kependudukan. Jangan sampai warga yang paling membutuhkan pelayanan justru menjadi kelompok yang paling sulit menjangkaunya.***Willyesha

















