dejurnal.com, Garut – Transformasi digital mulai menyentuh sistem demokrasi di tingkat desa. Kabupaten Garut bersiap menghadapi perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang direncanakan menggunakan sistem elektronik atau digital pada pelaksanaan tahun 2027. Sebanyak 148 desa menjadi sasaran persiapan untuk menghadapi perubahan sistem pemilihan tersebut.
Langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mulai dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Aceng Malki, melalui kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Gedung Pemuda, Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, H. Aceng Malki menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai rencana penerapan Pilkades berbasis elektronik. Sosialisasi ini dinilai penting agar masyarakat, khususnya warga desa yang akan mengikuti pesta demokrasi pada 2027, tidak mengalami kebingungan ketika sistem baru mulai diterapkan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T., Kepala Dinas DPMD Kabupaten Garut, Ahmad Ramdani, S.Sos., M.Si., Plt. Sekretaris Dinas DPMD Kabupaten Garut, Idad Badrudin, S.E., serta Anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi I, Luqi Saadilah Farindani, S.E., M.AP.
Pilkades Digital, Satu KTP Satu Suara
Dalam keterangannya, H. Aceng Malki menjelaskan bahwa perubahan sistem Pilkades dari mekanisme konvensional menuju sistem elektronik merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa.
Jika sebelumnya pemungutan suara dilakukan secara manual menggunakan surat suara dan proses penghitungan secara langsung, ke depan mekanisme tersebut direncanakan menggunakan perangkat elektronik dengan prinsip satu KTP satu suara.
“Konsepnya seperti yang sudah diterangkan oleh Kepala Dinas tadi, bahwa pelaksanaannya akan menggunakan sistem elektronik. Jadi, tidak ada lagi sistem manual, semuanya menggunakan sistem digital dengan prinsip satu KTP satu suara,” ungkap H. Aceng Malki.
Menurutnya, sistem tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam proses pemungutan suara, mencegah terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, serta mempercepat proses penghitungan hasil pemilihan.
Dengan dukungan teknologi, proses rekapitulasi suara diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan hasilnya diketahui dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan mekanisme manual.
Namun demikian, penerapan sistem digital bukan sekadar mengganti surat suara dengan perangkat elektronik. Aspek ketepatan data pemilih, keamanan sistem, transparansi, serta kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Jangan Sampai Teknologi Justru Menyulitkan Masyarakat
H. Aceng Malki menegaskan, keberhasilan Pilkades Digital tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan perangkat teknologi dan infrastruktur. Hal yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia, terutama masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua warga desa memiliki kemampuan dan pengalaman yang sama dalam menggunakan perangkat elektronik. Kelompok masyarakat lanjut usia, warga yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi, serta masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital harus mendapatkan perhatian khusus.
“Jadi, masyarakat harus sudah siap dengan proses pemilihan digital ini. Terutama orang tua yang belum memahami teknologi elektronik, harus secepatnya diberikan wawasan terkait bagaimana cara melakukan pemilihan,” jelasnya.
Menurutnya, jangan sampai perubahan sistem yang bertujuan memberikan kemudahan justru menimbulkan kesulitan bagi sebagian masyarakat. Prinsip demokrasi harus tetap menjamin bahwa setiap warga yang memilikin hak pilih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menentukan pemimpin desanya.
Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang hari pelaksanaan Pilkades. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengenal perangkat, memahami tahapan pemilihan, serta mencoba mekanisme pemungutan suara digital melalui simulasi.
Kepala Desa, BPD hingga RT/RW Harus Dilibatkan
Lebih jauh, H. Aceng Malki menilai edukasi Pilkades Digital tidak boleh hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai pemilih. Seluruh unsur pemerintahan dan kelembagaan desa juga harus dilibatkan agar memiliki pemahaman yang sama.
Mulai dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga pengurus RT dan RW perlu mendapatkan sosialisasi secara menyeluruh.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting karena mereka merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekaligus dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai perubahan mekanisme pemilihan.
Dengan demikian, ketika Pilkades Digital dilaksanakan, masyarakat sudah memahami prosedur, persyaratan, tata cara penggunaan perangkat, serta hak dan kewajibannya sebagai pemilih.
148 Desa Garut Masuk Persiapan Pilkades 2027
Dalam kesempatan tersebut, H. Aceng Malki juga mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 148 desa di Kabupaten Garut yang menjadi sasaran persiapan pelaksanaan Pilkades tahun 2027.
Jumlah tersebut tentu bukan perkara kecil. Persiapan harus dilakukan secara terencana dan terukur agar pelaksanaan pemilihan di seluruh desa yang menjadi sasaran dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah bersama DPMD, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan kesiapan berbagai aspek, mulai dari pendataan pemilih, ketersediaan perangkat elektronik, jaringan komunikasi, sumber daya manusia, hingga mekanisme pengawasan.
Sebab, pelaksanaan Pilkades merupakan proses demokrasi yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat desa. Kesalahan dalam pendataan maupun pelaksanaan teknis berpotensi menimbulkan persoalan dan mengganggu kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.
Berharap 22 Desa Hasil Pemekaran Bisa Ikut Pilkades
Selain membahas persiapan 148 desa, H. Aceng Malki turut menyampaikan harapannya terkait rencana pembentukan sekitar 22 desa baru atau desa hasil pemekaran di Kabupaten Garut.
Ia berharap proses persetujuan dan pengesahan desa-desa hasil pemekaran tersebut dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila seluruh proses administratif dan persyaratan pembentukan desa telah terpenuhi, ia berharap desa-desa baru tersebut memiliki peluang untuk mengikuti pelaksanaan Pilkades 2027.
“Mudah-mudahan 22 desa baru atau desa hasil pemekaran bisa segera mendapatkan persetujuan. Harapannya, kalau sudah disetujui, bisa ikut dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2027,” tuturnya.
Harapan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan penataan pemerintahan desa sekaligus memastikan desa hasil pemekaran dapat memiliki pemerintahan definitif melalui mekanisme yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
Transparansi dan Keamanan Sistem Harus Menjadi Prioritas
Rencana penerapan Pilkades Digital di Kabupaten Garut tentu membawa harapan terhadap penyelenggaraan demokrasi desa yang lebih modern, efektif, dan efisien. Namun, perubahan sistem tersebut juga harus dibarengi dengan jaminan transparansi dan akuntabilitas.
Ada sejumlah hal yang perlu dipastikan sebelum sistem ini benar-benar diterapkan, di antaranya keakuratan daftar pemilih, perlindungan data pribadi, keamanan perangkat, ketersediaan jaringan internet, hingga mekanisme penanganan apabila terjadi gangguan teknis.
Selain itu, masyarakat harus memperoleh jaminan bahwa setiap suara benar-benar tercatat sesuai pilihan pemilih, tidak dapat dimanipulasi, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan yang jelas.
Pemerintah juga perlu menyiapkan prosedur alternatif apabila terjadi pemadaman listrik, gangguan jaringan, kerusakan perangkat, atau kendala teknis lainnya. Jangan sampai persoalan teknologi justru menghambat hak demokrasi masyarakat.
Dengan persiapan yang matang, digitalisasi Pilkades diharapkan tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi benar-benar menghadirkan proses demokrasi desa yang lebih berkualitas.
Reses Menjadi Ruang Aspirasi dan Edukasi Masyarakat
Melalui kolaborasi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPMD Provinsi Jawa Barat, H. Aceng Malki berharap masyarakat Garut dapat mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan mekanisme Pilkades 2027.
Ia menilai sosialisasi sejak dini merupakan langkah strategis agar seluruh lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama, sehingga penerapan teknologi dalam proses demokrasi desa dapat diterima dan dijalankan dengan baik.
Kegiatan reses tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan informasi kebijakan, membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat desa.
Dengan jumlah 148 desa yang masuk dalam persiapan Pilkades 2027, tantangan ke depan bukan hanya memastikan teknologi tersedia, melainkan bagaimana menjamin seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara mudah, aman, adil, dan transparan.
Pada akhirnya, secanggih apa pun sistem pemilihan yang digunakan, esensi demokrasi tetap harus dijaga setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama dan setiap proses pemilihan harus menghasilkan pemimpin desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakatnya.***Willyesha
















