Dejurnal, Ciamis,- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ciamis melalui Bidang Cipta Karya terus mendorong peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.
Pada tahun 2025, proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan dilaksanakan di 16 titik yang tersebar di beberapa wilayah.
Plt. Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Ciamis melalui Ahli Muda Teknik, Remi Setiawan, menjelaskan bahwa proyek tersebut di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak terdampak efisiensi anggaran sebagaimana kebijakan yang berlaku melalui Instruksi Presiden (Inpres).
“Setiap titik proyek diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp500 juta. Pekerjaan dilakukan hampir serempak di semua lokasi dan saat ini progres fisik sudah mencapai sekitar 50 persen,” jelas Remi. Rabu (14/05/2025)
Lebih lanjut, Remi menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan pembangunan SPAM, aspek kualitas air menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, dilakukan pengujian secara menyeluruh oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Ciamis.
“Proses pengujian ini mencakup pengambilan sampel air dari setiap sumber, baik dari sumur bor maupun mata air alami, untuk kemudian dianalisis guna memastikan bahwa air yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” terangnya.
Dijelaskan Remi setiap lokasi memiliki karakteristik sumber air yang berbeda. Dua lokasi memanfaatkan mata air, sementara 14 lainnya menggunakan sumur bor.
“Semua sampel kami serahkan ke Labkesda untuk diuji kelayakannya, mulai dari aspek fisik, kimia, hingga mikrobiologi,” ungkap Remi.
Remi menambahkan, hasil pengujian tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan kelanjutan pembangunan sistem distribusi air. Jika hasil laboratorium menunjukkan air tidak layak konsumsi, maka akan dilakukan evaluasi teknis dan perbaikan, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi penyaringan tambahan atau perubahan sumber air.
“Dengan adanya proses uji kualitas ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan akses air, tetapi juga air yang sehat dan aman dikonsumsi,” imbuhnya.
Menurut Remi proyek tersebut langsung melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaannya. Setelah pembangunan selesai, SPAM akan dihibahkan kepada masyarakat dan dikelola melalui pemerintah desa bersama kelompok pengelola air.
“Masyarakat akan dilibatkan tidak hanya dalam pemanfaatan tetapi juga dalam pemeliharaan. Akan ada iuran bulanan untuk menutupi biaya operasional seperti listrik. Besaran iuran akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan tiap lokasi,” katanya.
Pemerintah, dalam hal ini PUPR, akan berperan sebagai pembina dan pendamping teknis bagi pengelola lokal. Harapannya, partisipasi aktif dari masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
“Kami berharap masyarakat dapat mengelola dan memelihara SPAM ini secara bijak, termasuk dalam penggunaan air untuk keperluan minum dan kebutuhan lainnya. Air adalah sumber daya vital yang harus dijaga bersama,” pungkas Remi. (Nay Sunarti)
