Dejurnal.com, Garut – Gabungan Masyarakat Padaawas Karyamekar (GMPK) yang diketuai Jajang APAD, bersama kuasa hukum Dadan Nugraha, S.H., menggelar audiensi strategis di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Garut, dimulai pukul 13.30 WIB, Jumat (8/8/2025).
Audiensi ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Garut, di antaranya Ketua Komisi 2 Suprih Rozikin, S.H., M.H., dan H. Imat Rohmat, S.I.P., M.M., serta perwakilan eksekutif seperti Kepala Dinas PUPR Dr. Agus Ismail, S.T., M.T., Kepala Dinas Perhubungan Drs. Satria Budi, M.T., dan perwakilan Bappeda Gun Gun Suka Utama, S.T.
GMPK menaympaikan aspirasi yang difokuskan pada tiga isu utama yang menjadi keluhan warga, yakni:
1. Perbaikan infrastruktur jalan Pasirwangi – Darajat yang rusak.
2. Perbaikan dan penambahan penerangan jalan umum (PJU) di Pasirwangi.
3. Tata kelola dan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi yang lebih adil untuk desa penghasil.
Dalam audiensi tersebut disepakati beberapa poin strategis yaitu, Perbaikan Jalan: Pekerjaan perbaikan jalan sepanjang 1,6 km di ruas Darajat – Pasirwangi akan dimulai pada Oktober 2025, dengan anggaran lebih dari Rp 2 miliar. Perbaikan 20 titik PJU rusak serta pemasangan 30 tiang PJU baru dijadwalkan setelah perbaikan jalan rampung. Pemkab Garut akan menyusun kajian legal-teknokratik sebagai dasar pemindahan anggaran melalui diskresi Bupati, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati khusus, serta DPRD bersama Inspektorat akan melakukan pengawasan langsung demi memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Audiensi ini tentunya menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat Karyamekar tidak hanya didengar, tetapi juga direspons dengan langkah nyata dan terukur. Dengan komitmen yang disepakati, diharapkan pembangunan di wilayah Karyamekar tidak lagi tertunda, dan pelayanan publik dapat meningkat signifikan.
Bagi warga, Oktober 2025 kini menjadi bulan yang dinanti bulan di mana roda pembangunan mulai bergerak demi akses jalan yang layak dan penerangan yang memadai, sebagai penopang aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan ini.**Willy
