Dejurnal.com, Jakarta – Pemkab Bandung menerima penghargaan prestisius dari Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Maruarar Sirait, sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Delineasi Perdesaan.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Menpera Maruarar Sirait kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2025 di Kantor Menpera Jln MH Thamrin Jakarta, Senin (25/8/2025) sore.
Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna atas komitmen dan dukungan yang telah diberikan dalam program penyediaan perumahan.
“Kabupaten Bandung merupakan salah satu contoh daerah yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung program perumahan. Selamat untuk Kabupaten Bandung,” kata Maruarar.
Apresiasi ini merupakan wujud pengakuan atas sinergi dan kolaborasi Pemkab Bandung dalam mendukung program penyediaan 3 juta rumah yang digagas oleh Kementerian Perumahan Rakyat.
Alokasi anggaran yang signifikan yang bersumber dari APBD serta kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada MBR dinilai Menpera Maruarar menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Bandung dalam mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat
Selain itu, kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna mengenai perbaikan 29 ribu rumah tidak layak huni (rutilahu) dalam tiga tahun masa pemerintahannya pada periode pertama juga dinilai sangat berhasil.
Kebijakan tersebut dinilai Maruarar sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni.
Usai menerima penghargaan, Bupati Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan yang diterimanya.
“Saya sangat bersyukur dan bangga karena hari ini mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik Delineasi Perdesaan dari Menteri Perumahan Rakyat. Saya persembahan apresiasi ini untuk masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Kang DS usai menerima penghargaan.
Menurut Bupatii Bandung penghargaan tersebut merupakan apresiasi dan pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat.
Dadang Supriatna menyebutkan sejak Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR serta menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kebijakan ini kami lakukan sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka mampu memiliki rumah yang layak huni,” katanya.*** di
