Dejurnal.com, Bandung – Bupati Bandung, Dr. H. Dadang Supriatna, M.Si, melaksanakan Roadshow kunjungan kerja dan rapat koordinasi terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Kertasari yang digelar di Aula Kecamatan Pacet, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh, Kadis Koperasi dan UMKM, Dindin Syahidin S.Ip .M.Si, Kabag Tapem Gugum Gumilar S.STP.M.Si, DPRD Kabupaten Bandung Ketua Fraksi PKB, H. Tarya Witarsa, serta DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana SH, dari Fraksi Nasdem, jajaran Forkopimcam Pacet dan Kertasari, 13 Kepala Desa dari Kecamatan Pacet serta 8 Kepala Desa dari Kecamatan Kertasari, bersama para Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ,BPD , BUMDES, pelaku UMKM, Perwakilan unsur perempuan, serta tamu undangan lainnya dari masing-masing wilayah Kecamatan Pacet dan Kecamatan Kertasari,”
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung mendengarkan langsung berbagai masukan, kendala, dan perkembangan dari para pengelola KDMP. Beberapa koperasi dilaporkan sudah berjalan dengan baik, sementara sebagian lainnya masih menghadapi hambatan di tahap awal pelaksanaan.
Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna memberikan arahan mengenai berbagai potensi kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi Desa berbasis gotong royong dan kemandirian masyarakat.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, baik dari hasil kebijakan pemerintah daerah maupun dari potensi lokal di masing-masing Desa,” Ujar Bupati Dadang.
Terkait persoalan permodalan, Bupati Dadang juga memberikan solusi konkret. Ia menyarankan agar pengurus Koperasi tidak hanya bergantung pada perbankan nasional (HIMBARA), tetapi juga dapat menjalin kerja sama dengan Bank BJB, atau memanfaatkan penyertaan modal dari Desa yang telah diatur dalam regulasi daerah.
Roadshow KDMP ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam membangun sistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan Koperasi di tingkat Desa dan Kelurahan.
Bupati Bandung menjelaskan KDMP lahir berdasarkan instruksi presiden no 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan merah putih se-Indonesia hampir 80 ribu Koperasi di Kabupaten Bandung begitu instruksi presiden keluar maka langsung biaya pembuatan akte notarisnya dibiayai oleh APBD dan Kecamatan Kertasari secara legalitas 100%sudah selesai dan tentunya tinggal eksen.
“Ada yang sudah berjalan sudah ada gerai dan memang rata rata saya keliling ini terakhir di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Kertasari terakhir alhamdulilah saya bisa menyelesaikan silaturahmi langsung Se-Kabupaten Bandung,” Jelasnya.
“Ini harus didukung oleh pemerintah bahkan pa presiden memerintahkan melaluii pa menko bawa bank Himbara harus mensuffort dan mendukung dan memberikan pembiayaan memberikan permodalan kepada KDMP atau Koperasi Desa/Kelurahan merah putih agar tetap bisa berjalan bagaimana peran dari Kepala Des agar luas skema agar bisa dilakukan Kepala Desa adalah SOP SOW selaku Ketua dewan pengawas maka mengawasi perjalanan daripada keberlangsungan Koperasi Desa merah putih untuk mensuffort permodalan Desa hanya sebagai penanggung jawab jadi misalkan KDMP meminjam ke bank Himbara apabila pinjaman tersebut terjadi gagal bayar maka otomatis uang yang biasa transfer ke daerah atau ke Desa masing masing itu otomatis dipotong untuk membayar cicilan ataupun pernah yang dipinjam oleh KDMP,” Pungkas Bupati Bandung.(**AR)
