Dejurnal.com, Garut — Ribuan calon jemaah haji Kabupaten Garut yang tergabung dalam Aliansi Calon Jemaah Haji Garut tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap kebijakan terbaru terkait penetapan kuota haji untuk tahun 2026. Rapat konsolidasi aliansi berlangsung di Gedung Institut Agama Islam Persis Garut, Kecamatan Tarogong Kidul,Selasa(18/11/2025).
Koordinator Aliansi, Irpan Nawawi, menyampaikan bahwa para calon jemaah merasa sangat dirugikan oleh kebijakan baru yang dinilai tidak adil dan memberatkan. Menurutnya, perubahan ketentuan kuota haji yang mendadak dan minim sosialisasi berdampak langsung terhadap hak dan kesiapan para jemaah.
“Dari perhitungan kuota yang sebelumnya sudah ditentukan, porsinya terus menurun. Kuota haji khusus Kabupaten Garut sangat sedikit. Target awal minimal 80%, kini justru dinaikkan menjadi 94%. Dengan kondisi seperti itu, kami jelas menuntut keadilan. Dampaknya besar, baik dari segi waktu, mental, maupun materi,” tegas Irpan.
Ia menambahkan, keputusan ini tidak hanya mengurangi kuota, tetapi juga mengabaikan jerih payah dan pengorbanan calon jemaah yang sudah melalui berbagai tahapan administrasi dan persiapan keberangkatan. Irpan menekankan bahwa aliansi telah merancang langkah strategis melalui jalur audiensi sebelum menggelar aksi massa.
“Insyaallah kami akan mengadakan audiensi dengan pemerintah daerah. Surat akan segera kami layangkan pada hari Rabu atau Kamis. Kami berharap ada respons segera. Jika kita diam, bukan hanya tahun ini yang terdampak, tetapi tahun-tahun berikutnya pun tidak akan berubah. Minimal harus ada sosialisasi terlebih dahulu, serta meninjau kesiapan masyarakat sebelum keputusan ditetapkan,” ujarnya.
Namun jika tuntutan tidak digubris, menurutnya, aliansi siap melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Garut.
“Kami sudah mendata sekitar 2.000 peserta aksi, semuanya calon jemaah haji yang sudah terverifikasi oleh PHU. Insyaallah, aksi akan digelar pada hari Jumat atau Senin apabila tuntutan kami tetap diabaikan. Bahkan kami siap bergerak ke DPR RI,” tegas Irpan.
Tuntutan utama para jemaah mencakup peninjauan ulang kebijakan kuota, perlindungan hak ibadah, serta kompensasi atas kerugian yang dialami calon jemaah.
“Banyak jemaah yang sudah mengeluarkan biaya besar pelunasan, pembuatan paspor, bimbingan manasik, hingga medical checkup. Biaya ini tidak sedikit, dan jika mereka tidak diberangkatkan, semuanya hangus begitu saja. Ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut hak keagamaan dan kemanusiaan,” ungkapnya.
Aliansi berharap pemerintah segera membuka ruang dialog dan mengambil keputusan yang lebih berpihak pada masyarakat. Bagi mereka, ibadah haji bukan sekadar perjalanan, tapi juga cita-cita spiritual yang telah diperjuangkan dengan doa dan pengorbanan.***Willy
