Dejurnal.com, Garut — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Garut bersama jajaran pengurus barunya melakukan silaturahmi dan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Garut, Senin (9/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum perkenalan kepengurusan baru sekaligus ruang dialog strategis dalam membahas berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Garut.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Ilham Faturohman, SM, menyampaikan bahwa silaturahmi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut beserta unsur pimpinan DPRD lainnya. Selain memperkenalkan struktur kepengurusan baru, pertemuan juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi politik serta membahas isu-isu strategis, khususnya penguatan peran DPRD, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup.
“Sebagai partai politik, PDI Perjuangan memiliki fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat. Apalagi kami memiliki fraksi di DPRD. Ke depan, kami ingin mendukung DPRD agar semakin kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar Ilham.
Ia menegaskan bahwa komunikasi yang intens dan sinergis antara partai politik dengan pimpinan DPRD merupakan kunci utama dalam mengawal aspirasi masyarakat. Menurutnya, hubungan yang harmonis tersebut akan memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga representatif yang berperan penting dalam ekosistem pemerintahan daerah.
Dalam diskusi tersebut, isu lingkungan dan konservasi menjadi salah satu perhatian utama. Ilham menekankan bahwa Kabupaten Garut memiliki karakteristik wilayah dengan banyak kawasan konservasi yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendorong adanya kajian mendalam, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi daerah yang berpihak pada perlindungan lingkungan.
“Garut ini kawasan konservasi. Kita bicara soal kawasan penyangga air, mata air, hutan, dan wilayah strategis lainnya. Prinsipnya, fungsi kawasan harus tetap dijaga sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Terkait alih fungsi lahan, Ilham menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan kajian komprehensif dan belum mengambil sikap secara spesifik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan berpandangan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah risiko bencana alam di masa depan.
Ia juga merefleksikan sejumlah bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diduga berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan. Pengalaman bencana alam di Garut pada periode 2017–2018 pun, menurutnya, menjadi pelajaran penting agar kebijakan pembangunan ke depan lebih berorientasi pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.
“Kita ingin lingkungan tetap lestari, tetapi harapan ekonomi masyarakat juga harus tetap terakomodasi. Inilah yang perlu dikaji secara matang dengan prinsip 3P: people, profit, planet. Lingkungan terjaga, ekonomi masyarakat tetap tumbuh,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ilham juga mengungkapkan target politik PDI Perjuangan Kabupaten Garut pada Pemilu 2030. Secara realistis, pihaknya menargetkan perolehan enam kursi DPRD, dengan target maksimal tujuh hingga delapan kursi agar seluruh daerah pemilihan dapat terisi secara optimal.
Menutup pernyataannya, Ilham mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Garut selama satu tahun kepemimpinan. Ia menilai sejumlah program prioritas, khususnya di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, menunjukkan progres yang cukup positif. Meski demikian, PDI Perjuangan menegaskan tetap akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif.
“Kami akan melakukan kajian per sektor. Jika ada kekurangan atau aspirasi masyarakat, tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah. Kritik, pengawasan, dan gagasan akan kami sampaikan secara objektif demi kemajuan Garut,” pungkasnya,
sekaligus mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Dedi Hasan Bachtiar, SE, menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan merupakan instrumen utama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan berjalan sesuai peraturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dedi menjelaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan konstitusional untuk mengawasi jalannya kebijakan eksekutif, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Oleh karena itu, sinergi antara partai politik, fraksi, dan pimpinan DPRD harus terus diperkuat agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Garut.***Willy
