Pangandaran, deJurnal,- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pangandaran melontarkan kritik tajam terhadap program unggulan Pemerintah Kabupaten Pangandaran bertajuk Pendidikan Karakter Melesat yang digagas Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami bersama Wakil Bupati Ino Darsono.
Aktivis PMII Pangandaran, Ridwan Fauzi, menilai program yang diluncurkan sejak Juni 2025 tersebut lebih banyak bersifat simbolik dan seremonial, serta belum menyentuh akar persoalan pendidikan di Pangandaran secara substansial.
“Program Pendidikan Karakter Melesat sejauh ini lebih terdengar sebagai jargon politik ketimbang kebijakan pendidikan yang berdampak nyata. Pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan rutinitas keagamaan tanpa dibarengi perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” ujar Ridwan dalam keterangannya, Senin (09/02/2026).
Menurut Ridwan, konsep pendidikan karakter yang digaungkan pemerintah daerah seolah diposisikan sebagai solusi instan untuk membentuk generasi agamis dan berbudi pekerti luhur.
Namun di lapangan, implementasinya dinilai hanya sebatas kegiatan seremonial seperti salat duha berjamaah, pembacaan doa, serta rutinitas keagamaan lain yang tidak diiringi peningkatan kualitas sarana prasarana, kesejahteraan guru, maupun mutu pembelajaran akademik.
“Faktanya, masih banyak sekolah di pelosok Pangandaran yang kekurangan ruang kelas, minim alat peraga belajar, serta guru honorer yang hidup jauh dari standar kelayakan. Ini persoalan mendasar yang tidak bisa ditutup dengan kegiatan simbolik semata,” tegasnya.
Ridwan bahkan menyebut kondisi pendidikan Pangandaran saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Ia menilai, tanpa penguatan kompetensi akademik dan literasi digital, peserta didik akan semakin tertinggal dalam persaingan di era modern.
“Anak-anak kita diajarkan salat dan baca Al-Qur’an setiap hari, tetapi ketika lulus SD atau SMP, mereka tetap kesulitan bersaing di era digital. Ini bukan pendidikan karakter yang utuh, melainkan pendidikan simbolis yang meleset dari tujuan sebenarnya,” katanya.
Tak hanya pemerintah daerah, Ridwan juga menyoroti peran Dewan Pendidikan Kabupaten Pangandaran yang dinilainya kurang kritis dan cenderung menjadi legitimasi kebijakan eksekutif.
“Dewan Pendidikan seharusnya menjadi mitra strategis yang kritis, mengawasi, dan memberi masukan konstruktif. Bukan sekadar menjadi stempel kebijakan setiap program bupati diluncurkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, program Pendidikan Karakter Melesat resmi diluncurkan Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami pada 23 Juni 2025 di SMP Negeri 2 Parigi.
Program tersebut diterapkan di jenjang PAUD hingga SMP, dengan fokus pembiasaan ibadah seperti salat zuhur berjamaah, pendidikan salat dan baca tulis Al-Qur’an setiap Jumat, serta pembacaan doa dan surat-surat pendek sebelum kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah daerah melalui berbagai media lokal mengklaim program tersebut berjalan konsisten dan menunjukkan hasil positif, khususnya dalam membentuk siswa yang lebih religius dan berakhlak.
Namun demikian, PMII Pangandaran menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pendidikan di daerah. PMII mendorong agar keberhasilan program pendidikan tidak hanya diukur dari rutinitas keagamaan, tetapi melalui indikator yang lebih komprehensif, seperti peningkatan mutu akademik, pemerataan fasilitas pendidikan, serta kesejahteraan tenaga pendidik.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika dikelola dengan pendekatan pencitraan, maka yang dikorbankan adalah masa depan generasi muda Pangandaran,” pungkas Ridwan. (Nay Sunarti)
